Gubernur Sulut Olly Dondokambey Dampingi Wapres RI Kukuhkan KDEKS Provinsi

MANADO,kliktimur.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa posisi strategis Sulawesi Utara (Sulut) menjadikannya pintu gerbang ekspor di Kawasan Timur Indonesia menuju negara ASEAN dan Asia Pasifik, serta berpotensi memberikan kontribusi bagi kerja sama ekonomi kawasan.

Menurutnya, pengembangan Pelabuhan Bitung akan memperkuat jaringan transportasi laut internasional dan meningkatkan konektivitas, serta diharapkan memberi efek ganda bagi sektor industri dan pariwisata.

“Beragam potensi dan keunggulan tersebut mesti dikapitalisasi dan disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru di wilayah hingga nasional,” ujar Wapres saat menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Manado, Jl. Piere Tendean, Kec. Sario, Kota Manado, Sulut, Kamis (04/04/2024).

Sebagaimana diketahui, ungkap Wapres, beragam pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di wilayah Sulut, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, penyediaan juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman dan Sehat), serta adanya rantai nilai halal berbasis pondok pesantren. Selain itu, Sulut juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN.

“Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang telah dicapai Provinsi Sulawesi Utara saya minta terus dilanjutkan, serta pastikan dampak dan kemanfaatannya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat,” pintanya.

Untuk itu, tutur Wapres, KDEKS Provinsi Sulut yang baru saja dikukuhkan, memegang peran kunci untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan.

Pertama, dalam sektor industri produk halal, Wapres menginstruksikan agar pengembangan ekosistem rantai nilai halal, khususnya sektor prioritas pembangunan daerah yakni pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata terus didorong dan dikembangkan.

“Kembangkan hilirisasi semua industri potensial Sulawesi Utara dalam kerangka industri produk halal. Disamping industri pengolahan ikan dan kelautan yang potensinya besar, ada juga pengolahan kelapa, cengkeh, pala, dan coklat yang prospek pasarnya sampai ke Asia Timur dan Pantai Barat Amerika,” pintanya.

Hilirisasi industri pengolahan tersebut, menurut Wapres, mesti didukung dengan optimalisasi pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Selain itu, ia juga meminta program demplot pertanian dan hilirisasi komoditas pertanian di lingkup pesantren untuk terus diperluas dan dikembangkan.

Dalam sektor pariwisata, menurut Wapres, pesona wisata bawah laut Taman Laut Bunaken dan Destinasi Super Prioritas Likupang sangat berpotensi untuk menjadi destinasi wisata ramah muslim.

“Ketersediaan layanan bagi wisatawan muslim tentu akan memberikan nilai tambah dan daya tarik tersendiri,” ujarnya. Kedua, Wapres menginstruksikan KDEKS untuk terus mengembangkan sektor jasa keuangan syariah, sehingga mampu menyangga pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.

Begitu juga potensi wakaf, ujar Wapres, skema pengelolaan yang lebih produktif, termasuk untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat agar terus dikembangkan.

Keempat, Wapres meminta KDEKS Provinsi Sulut untuk terus mengembangkan sektor bisnis dan kewirausahaan syariah.

“Tingkatkan inkubasi dan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha produk halal, termasuk kurasi produk unggulan daerah. Jadikan Zona KHAS di kawasan Jangkar Sandar sebagai destinasi wisata kuliner halal rujukan, dan lakukan replikasi di wilayah lainnya,” ujar Wapres.

Terakhir, Wapres mengharapkan pengembangan keempat sektor tersebut terus diselaraskan dengan program di tingkat pusat, dituangkan dalam Peta Jalan dengan target terukur dan berkelanjutan, serta diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan bahwa produk pembiayaan syariah, sangat diminati masyarakat Sulut.

“Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini, khususnya peresmian [Zona KHAS) yang dilakukan Pak Wapres bisa berkembang lebih baik di Provinsi Sulut,” ujarnya.

“Tadi ada pemberian bantuan secara simbolis kepada UMKM. Mereka juga secara langsung mendapatkan sertifikat halal yang dikoordinasikan langsung oleh KDEKS dan Bank Indonesia,” ujar Olly.

“Jadi tidak usah khawatir tentang perkembangan ekonomi syariah di Sulut, karena sebenarnya implementasi ekonomi dan keuangan syariah sudah berjalan meskipun lembaganya [KDEKS] baru dikukuhkan. Apalagi sudah dikukuhkan, tentunya koordinasi menjadi lebih mudah. Jadi secara langsung manfaatnya akan terasa lebih cepat,”

Hadir pada acara ini, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, Walikota Manado Andrei Angouw, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulut Sarbin Sehe, Ketua MUI Provinsi Sulut K.H. Abdul Wahab Abdul Ghafur, serta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.(ADV)

Penulis / Editor : Meidi Pandean
Web Editor : Yamamoto