Jakarta, kliktimur.com – Insting untuk memaksimalkan penanganan lintas batas merupakan hal utama yang menjadi perhatian kepemimpinam Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan.
Srikandi yang di tunjuk Mendagri untuk menakhodai tanah ‘Tampungan Lawo’, di dampingi Kaban Perbatasan, Kadis Kominfo, Kadis PUPR pada Rabu (22/2/2023), melakukan pertemuan serta audiensi dengan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Robert Simbolon, MPA bersama Plh. Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara, Budi Setyono, S.STP, M.Si, Plh. Deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan Gotmen Nainggolan sebagai Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian dan Karo Perencanaan dan Kerjasama beserta jajaran, terkait Pembangunan Pos Lintas Batas (PLBN) yang ada di Kecamatan Marore.
Bupati dalam kesempatan itu menjelaskan hal – hal yang strategis berhubungan dengan Persyaratan PLBN, yaitu berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2O20-2024 dan Perpres 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.
Kemudian dalam kunjungan kerja Pj. Bupati Kepulauan Sangihe juga mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung penuh pembangunan PLBN Marore melalui penyediaan tanah maupun dukungan lainnya sesuai kewenangannya.
“Aktifitas perlintasan orang dan barang dari Marore – Batuganding Filipina maupun sebaliknya cukup ramai sehingga perlu ada peningkatan pengawasan dari Pos Lintas Batas Tradisional Marore menjadi Pos Lintas Batas Negara Sehingga mengharapkan agar BNPP dapat memfasilitasi percepatan pembangunan PLBN,” Tuturnya.
Tentunya, sambung Pj. Bupati, dengan apa yang sampaikan melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP Pusat bisa menindak lanjuti dan memfasilitasi percepatan pembangunan PLBN di Kecamatan Marore.
Selain itu ada permasalahan terkait dukungan sarana prasarana penunjang kerja sama BCA yaitu Border Crossing Station (BCS) Marore dalam keadaan rusak berat, masalah transportasi laut dan permasalahan di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI menutut Pj, Bupati, telah merencanakan Pembangunan PLBN Marore sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah dalam rentan tahun yang sama.
“BNPP akan berkoordinasi dengan Kemen PU untuk pembangunan dan ASDEP Pengelolaan Lintas Batas Negara serta BNPP telah melakukan kajian Pembangunan PLBN melalui beberapa aspek.” Jelas Tamuntuan.
Seterusnya Deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan, menyampaikan bahwa estimasi anggaran pembangunan PLBN telah dihitung, kebutuhan lahan disiapkan oleh Pemda, dan Patung Soekarno di Marore akan direnovasi.
Penulis / Editor : Meidi Pandean, SH
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.