TAHUNA, kliktimur.com – Kecenderungan berharap dari dana desentralisasi pusat untuk memajukan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa menggenjot berbagai potensi daerah, kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti peribahasa, si punguk merindukan bulan, belasan triliun yang mengalir ke daerah 10 Tahun terakhir, masih belum mampu menciptakan Sangihe bergairah dalam segala sektor.
Diskusi ringan bersama sejumlah tokoh masyarakat dan pamong senior yang telah purna tugas bersama klik timur.com, berkesimpulan bahwa hampir semua sumber kekayaan yang ada di kepulauan Sangihe belum tergarap secara Maksimal.
Padahal Sangihe memiliki berbagai potensi yang bisa diberdayakan untuk menggairahkan ekonomi daerah, termasuk menutupi kekurangan bahkan bisa menyelesaikan hutang piutang yang membebankan.
Potensi Perikanan daerah Kepulauan ini misalnya dari waktu ke waktu, dari pemimpin satu ke pemimpin yang lain, diperkirakan sudah menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Tapi apa yang terjadi? hingga kini kondisinya sama seperti 10 tahun yang telah berlalu.
“Silakan di sanggah jika potensi perikanan Sangihe telah bertumbuh jadi sumber andalan PAD, silakan berargumen.” tantang Drs. Gabriel Mandiangan sembari menambahkan potensi perikanan yang sudah menguras banyak uang dari APBD hasilnya belum banyak membantu.
Bertolak dari kelemahan ini, tanpa harus melihat data perkembangan riil, sektor perikanan sama sekali belum mampu mendongkrat PAD. Indikatornya APBD masih mengalami defisit ratusan miliar rupiah. Lantas sampai kapan potensi potensi daerah terus disandiwarakan, dimanfaatkan, menyisakan cerita konyol dari waktu ke waktu.
Penduduk terus bertambah, daya beli masyarakat kian menurun, APBD kabupaten lambat laun berkurang dan devisit, kesejahteraan banyak unsur masyarakat, tak bisa lagi dibayar menyusul Dana Insentif Daerah (DID) 2023 tak dianggarkan lagi dan kesemuanya lebih memperparah keadaan.
Tokoh masyarakat yang pernah terlibat dalam aksi demo di ibukota negara awal 2000an ini bersama rekan rekannya mengutarakan, setelah lebih dari 10 tahun, pertumbuhan ekonomi kabupaten Kepulauan Sangihe masih juga lemah apalagi terhempas covid.
“Anggaran demi anggaran digelontorkan untuk menghidupkan segala sektor termasuk pengelolaan fasilitas perikanan di Kampung Dagho, pembentukan kelompok nelayan dan disertai bantuan segala jenis fasilitas alat tangkap dari waktu ke waktu hanya menyisakan cerita memiriskan.” Jelasnya.
Selain perikanan, potensi Pariwisara yang di daerah lain sudah menjadi sumber utama PAD mampu menutupi kekurangan APBD, (silakan buka youtube perkembangan wisata didaerah lain). Sangihe dari tahun ke tahun belum mampu disolusikan, padahal UMKM akan bertumbuh pesat untuk menambah income perkapita masyarakat, menggairahkan PAD menuju kemajuan, masih jauh api dari panggang.
Termasuk potensi potensi lain pertanian daerah, dari tahun ke tahun instansinya harus malu, tak kurang dari 80 persen, kebutuhan holtikultura dan turunannya masih didatangkan dari Manado dan sekitarnya. Segala cara terutama pemanfaatan lahan tidur, pendampingan kelompok tani, bantuan penunjang pertanian bermacam macam, tapi hasilnya miris hingga hari ini.
Mandiangan mengemukakan, jika keberadaan daerah ini, hanya dibiarkan dari waktu ke waktu seperti ini, tak ada langkah berani pemerintah, tak memperbaiki SDM dan membiarkan pengelolaan kekayaan alam mandek, disaat kebutuhan daerah terus meningkat, manusia terus bertambah, Sangihe bakal lebih terpuruk. Sekda Sangihe M Wolff tak menepis dan membenarkan persoalan yang akan dialami daerah jika semua tak segera berbenah.
Lantas, bagaimana kabupaten kepulauan Sangihe bisa bernafas lega atau keluar dari keterpurukan untuk menutupi dana pengelolaan daerah yang defisit ratusan miliar?
Sumber lain memberi saran, untuk jangka pendek memaksimalkan upaya pengelolaan tambang emas yang prosesnya masih diwarnai seteru, disolusikan agar daerah bisa sedikit bergairah sekaligus punya nilai tambah dari kekayaan alam yang ada.
Bisa diperdakan tanpa bertabrakan dengan regulasi pusat adalah solusi. Memohon hak pengelolaan otonom ke pusat melihat kondisi daerah. semua harus dicoba dan diperjuangkan tanpa terus terbius dengan regulasi pemiskinan terhadap daerah.
Untuk jangka panjang, aspirasi dan desakan terbentuk daerah otonom baru di daratan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni cikal bakal Kabupaten Sangihe Selatan dan Kota Tahuna juga merupakan solusi hadirkan dana besar untuk mengentaskan kemiskinan dan keluar dari keterpurukan.
Seterusnya lakukan terobosan peningkatan PAD terutama dari sektor pariwisata dan perikanan, yang sepertinya harus di mulai dari nol. Indikatornya jelas bahwa sektor pariwisata belum ada satu pun yang siap jual.
Hal tak kala penting lanjur sumber, kedepan memasuki Tahun Politik, rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe harus benar benar memilih dan melahirkan anggota legislator yang berkualitas juga bermutu. Punya rasa memiliki, siap bangun daerah, siap berkorban, tak sekadar bangun usaha dan cenderung menelantarkan aspirasi.
“Cuma untung nama wakil rakyat, tak bisa berbuat banyak, hanya mengerjakan rutinitas dari waktu ke waktu tanpa perubahan, dan justru membebankan keuangan negara dan daerah yang lagi defisit. Ini juga suatu pergumulan berat, lemahnya kinerja anggota legislator di daerah ini, hambat kemajuan daerah. Hal tersebut sekalipun pahit di dengar, harus disuarakan, perlu digaris bawahi dan diketahui masyarakat sebelum Sangihe benar benar terpuruk.” Tutup Sumber Mengingatkan.
Editor/ penulis : Meidi Pandean
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.