Tahuna, kliktimur,com – Penentuan skala prioritas yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni fungsi budgeting, sepertinya perlu dirumuskan kembali untuk kepentingan kedepan.
Hal ini sebagaimana diutarakan tokoh masyarakat Sangihe Gabriel Mandiangan, sedapat mungkin pembagian anggaran yang dituangkan dalam APBD, dikalkulasi lebih menyentuh substansi persoalan ditegah masyarakat.
Contoh yang sudah terlanjur dimanfaatkan, pembangunan dua infrastruktur yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi masyarakat, yakni Pasar Tradisional Modern Trikora dan Pasar Tona yang dialokasikan dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada pemerintahan terdahulu, hingga hari ini belum menunjukkan reaksi yang positif bagi masyarakat didaerah ini.
Pasar Trikora misalnya, selain sempat larut dengan masalah pembagian tempat, usai diresmikan sebulan lalu, eksistensinya masih jauh panggang dari api. Selain belum digunakan secara keseluruhan, juga sepi pengunjung.
“Saya patut bertanya pemulihan ekonomi tipe apa yang kalian gunakan, jika wujudnya senyap dan sama sekali belum ada tanda penyembuhan ekonomi untuk daerah. Sementara 2024 sudah harus mulai dicicil.” Ujar Mandiangan.
Termasuk pembangunan Pasar Tona yang kesemuanya itu menghabiskan anggaran ratusan Miliar, sungguh memprihatinkan.
Mari kita Tarik sejarah, ketika ada dua penambahan pasar di kota Tahuna awal 2000an, kedua fasilitas tak memunculkan eksistensi untuk peningkatan PAD karena sesuatu dan lain hal.
Artinya, pasar tradisional Tona yang sepi pengunjung dan pedagang hingga hari ini harusnya disolusikan, dicari rumus untuk dibangkitkan dari senyap termasuk pasar Manente, baru dipikirkan pengembangannya.
“Kalian bapak ibu yang terhormat, punya pemahaman seperti apa untuk memulihkan ekonomi. Jika cara kerja demikian diterus teruskan, daerah ini bakal terjerembab pada persoalan sulitnya menangani hajat hidup orang banyak. Terus terang, kualitas Bupati dan DPR kedepan harus lebih jujur dan menahan diri sekaligus punya integritas. Sebab cara cara ini jika masih berlangsung dari waktu ke waktu, daerah akan tiba pada titik menderita. Apalagi kemampuan mengelola potensi kekayaan alam masih sangat lemah.” sembur Mandiangan.
Ada dugaan kedua infrastruktur itu dibangun bukan untuk pemulihan ekonomi daerah, tetapi lebih berkaitan dengan upaya mendapatkan untung oknum tertentu disaat daerah lagi kesulitan dan daya beli masyarakat terus merosot. Pj Bupati Rinny Tamuntuan juga pernah mengutarakan kesesalannya atas penggunaan pinjaman itu.
Warga Kepulauan Sangihe kedepan harus lebih teliti dan bersatu, memilih figur figur pemimpin dan anggota dewan yang lebih punya kompetensi, punya integritas dan kesadaran membangun untuk kemajuan daerah.
“Jika Kebiasaan ini terus berlangsung dan dipertahankan tanpa ada perubahan pola pikir, kesadaran melayani masyarakat dengan tulus, akan sangat tidak baik untuk daerah kita saat ini dan generasi yang akan datang.” Tambah banyak pihak.
Kedepan, harap masyarakat yang lain, apapun yang dibuat, dipastikan lebih mengandung kejujuran untuk rakyat bukan akal bulus memanfaatkan keuangan daerah untuk memperkaya orang perorang. Dana ratusan miliar itu seharusnya digunakan untuk menumbuh kembangkan UMKM masyarakat bukan dihabiskan untuk hal hal yang tak secara langsung mengubah nasib penduduk didaerah ini. Hari ini masyarakat butuh makan dan hidup lebih layak, bukan nanti. Ekonomi siapa pula yang kalian sembuhkan dari dua fasilitas yang hingga saat ini sunyi senyap bahkan jauh dari eksistensi sebuah pasar tradisional.
Salah satu anggota legislator Sangihe Frits Manopo kepada kliktimur.com mengemukakan, dirinya dan teman teman lain dari awal sidang di DPRD kurang sependapat dengan kebijakan peminjaman dana PEN termasuk penggunaannya.
“Sebab sudah dipastikan dua bangunan itu akan jauh dari subtansi persoalan yakni pemulihan ekonomi masyarakat. Sementara pinjaman tersebut akan menimbulkan pembebanan bunga / pokok yang sangat besar yakni tak kurang dari 34 miliar rupiah, akan terpotong secara langsung selama delapan Tahun APBD. Kami juga prihatin dan terus terang tak bisa berbuat banyak, ada kepentingan besar yang melingkari itu.” tutupnya.
Editor / Penulis : Meidi Pandean.SH
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.