Banyak Kasus Korupsi Tak Diusut,Fungsi Yudikatif Sulut Dipertayakan, Masyarakat Desak Kajari Tahuna Lebih Proaktif, Kerja Tamuntuan Patut di Apresiasi

Tahuna, kliktimur.com

Desakan agar fungsi yudikatif di Sulut pada umumnya, dan khussunya kepulauan Nusa Utara (Nustar) terutama tiga kabupaten yang berbatasan dengan Philipina Sangihe, Talaut dan Sitaro, terus di gaungkan. Desakan yang muncul belakangan, dari Kabupaten Kepulaun Sangihe misalnya, sejak covid melanda, ada banyak uang negara dan rakyat harus dipertangung jawabkan.

Contoh kongkrit ratusan miliaran alokasi dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terlalu banyak menyisahkan persoalan. Sedikitnya ada 17 paket pekerjaan masuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut dikorupsi secara berjamaah hingga berstatus Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Herannya menurut aktivis dan memerhati Sosial Nustar Drs. Gabriel Mandiangan, pihak Yudikatif termasuk kepolisian, sekalipun sudah didanai Negera untuk menunjukan tupoksi secara jujur dan benar, harus dicambuk dulu untuk melaksanakan tugas melekat. “Ada apa dengan yudikatif kita cendrung lemah seperti ini.”tegas Mandiangan

Status TGR sejumlah paket pekerjaan yang dikantongi BPK Sulut adalah resmi temuan yang sudah menguras puluhan miliar uang Negera dan rakyat, tapi pihak yudikatif disebut sebut harus menunggu laporan, padahal itu sudah data resmi temuan BPK dan TGR hingga batas waktu, tak di gubris pengelola proyek.

“Kerja macam apa ini, harusnya koordinasi BPK dengan kajati atau Kajari termasuk kepolisian berkesinambungan dan cara menyelamatkan uang negara tidak pasif demikian. Mau jadi bangsa ini jika mereka demikian.” sembur Mandiangan, sembari meminta sejumlah LSM terkait pengawasan pembangunan dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelamatkan uang rakyat.

Mandiangan mengatakan, insan pers juga ikut bahu membahu dalam menyelamatkan keuangan negara. Bagaimana kemiskinan dapat sedikit teratasi, jika uang yang mengalir atau dipinjamkan dari pusat untuk kemakmuran rakyat, nyata nyata bermasalah, tapi sialnya semua terlihat bengong terutama aparat hukum termasuk pihak kepolisian.

Terus terang saja lanjut Mandiangan kita semua harus bangkit, menjadi pilar kekuatan untuk menjaga dan mengawasi edaran uang di kepulauan yang hingga hari ini dilibas kemiskinan.

“Maaf dengan desakan ini, mereka jangan berfikir ini karena sarat muatan politik. Persetan dengan kepentingan politik, kita bicara tentang nasib rakyat, kita bicara soal bagaimana uang Negera yang mengalir kedaerah ini dapat bermanfaat secara baik bukan dikorupsi.”tegas Mandiamgan.

Mandiangan disela sela diskusi,juga menyentil ada satu tokoh perempuan Sulut yakni PJ. Bupati Sangihe dr. Rinny Silangen Tamuntuan (RST) sekalipun kepemimpinannya sekilas saja didaearah ini, dalam kondisi serba terbatas, kepedulian dan jiwa juang untuk memperbaiki borok borok peninggalan masa lalu, dilakukanya dengan jujur dan konsisten.

” Kita semua harus mendoakan beliau , perbuatannya nyata dengan segala plus minusnnya sebagai manusia biasa, dia yang hanya bersuamikan warga kepulauan Sangihe, tapi dengan Tulus mengurus dan melobi untuk kemaslahatan warga Kepulauan Sangihe.” ungkap Mandiangan sembari mengingatkan agar kita warga kepulauan Sangihe patut menghargai dan hormati jeri lelah RST dengan segala kurang dan lebihnya

Salah seorang anggota dewan Sangihe Max Pangimangeng juga sependapat dengan Mandiangan. Usut tuntas segala kebobrokan korupsi didaerah terutama puluhan miliar penaganan anggaran covid dan dana pinjaman PEN, sekaligus kita beri apresiasi kepada pejabat Bupati RST dengan gigih dan konsisten memperbaiki bercak bercak hasil kerja kepemimpinan sebelumnya, sambil berharap agar ratusan miliar yang mengucur kedaerah ini, yang ditangani kelompok tak jujur waktu kepemimpinan sebelum RST, harus diusut tuntas.

Ini daftar sebagian pembangunan yang menyisahkan persoalan alokasi dana PEN dan DAK

1. Pasar Trikora konstruksi tak menunjang kemajuan pemulihan ekonomi, ( telan 32 miliar lebih tak bermanfaat bagi untuk perbaikan ekonomi rakyat dan menimbulkan hutang bunga)
   2 Pasar Tona (menelan dana 5 miliar, hingga saat ini tak berfungsi)
2. 17 pekat pekerjaan jalan dan Irigasi di kabupate Sangihe jadi Temuan BPK rata rata hasilnya jauh dari Folume pekerjaan dan di korupsi

Angaran bukan PEN dan Dak

1. Asrama mahasiswa Sangihe di Tondano ( Menelan biaya 2,8 Miliar, belum bisa difungsikan dan mulai membusuk, di duga, pembebasalan lahan bermasalah karena di beli posisi ditengah hutan tanpa akses, penagungjawab Okta Pangndaheng) tanggapan penjabat Bupati RST Tamuntuan saat berkunjung, asrama itu Salah perencanaan.
2. Pembangunan GOR Manente telan biaya 15 miliar tak selesai dan konstruksinya diduga sudah berkarat.(Mantan Bupati JEG dalam klarifikasinya, kejar tayang dari pada DAK hangus, juga tak bisa dilanjutkan karena alasan pengalihan dana ke penaganan Covid 2020- 2021
3. dan lain lain

Penulis : Meidi
Web Editor : Yama