Tahuna,kliktimur.com – Semangat untuk pemekaran wilayah Kabupaten Sangihe Selatan dan Kota Tahuna menuju ke provinsi Nusa Utara kembali bergaung setelah hampir 10 tahun tak ada yang peduli, apalagi membicarakannya.
Solusi memajukan kepulauan di utara ini tak ada cara lain selain pemekaran wilayah otonom baru plus perbaikan total Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup eksekutif dan legislatif.
Intinya sebagaimana di sampaikan mantan pamong Senior Jupiter Makasangkil kepada kliktimur.com belum lama, bahwa wilayah kepulauan ini bisa lebih bergerak maju untuk kesejahteraan masyarakat secara utuh, tak ada lain dan mutlak, peningkatan status sebagian wilayah otonom baru seiring perkembangan jumlah penduduk yang ditandai adannya pemekaran kecamatan dan kampung.
Menaikkan level menjadi kabupaten keempat terutama di bagian Selatan Sangihe dan calon Kota Madya Tahuna pertama di kepulauan yang cikal bakal Ibukota Provinsi Nusa utara ini, akan Sangat mempengaruhi pertumbuhan kehidupan suatu wilayah.
Bayangkan jika wilayah yang dulunya satu otonom dengan Sangihe, Talaut dan Sitaro tak diperjuangkan, tak diributkan lewat media masa secara terus menerus, tak ada reaksi aspirasi, tak ada legislator yang berani berjuang, berani berkorban, bagaimana nasib kedua wilayah itu.
Kini penduduk di dua pulau itu, kian cemerlang bahkan siap siap mengangkangi induk Sangihe. Seiring perkembangan muncul lagi beban di daratan terbesar kepulauan, sehingga, solusinya tak lain lahirkan daerah otonom baru atau Sangihe semakin terpuruk.
Makasangkil kemudian menegaskan, “jika masyarakat Sangihe ingin maju pesat, longgarkan investasi apapun, pilihlah pemimpin daerah dan legislator yang berani berjuang, jujur, benar benar miliki kapasitas ingin berkorban dengan hati tulus, tak sekadar menang label, hamburkan uang percuma, tanpa bisa berbuat apa untuk kemajuan daerah. Silakan masyarakat merenungi itu, apalagi momen tersebut sudah didepan mata.” ujar Makasangkil.
Indikator melemahnya kesejahteraan di Kabupaten Sangihe bahkan terbilang stagnan (jalan ditempat) disegala sektor, selain pertumbuhan ekonomi yang lambat, infrastruktur penunjang minim, tak disiasatinya banyak regulasi, berdampak pada pendapatan asli daerah yang sulit dimaksimalkan. Terlebih pengelolaan dana desentralisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tak ditunjang dengan SDM yang memadai. Kepulauan yang memiliki belasan kecamatan ini cikal bakal terperosok kedalam kubangan ketertinggalan yang lebih menyengsarakan.
Indikator indikator akan melemahnya perputaran ekonomi daerah selain terus mengecilnya santunan anggaran dari pemerintah pusat yang tertuang dalam APBD sepuluh Tahun terakhir, ketangkasan eksekutif dan legislatif untuk menyambut anggaran lebih besar tak tampak, seiring Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun berjalan 2023, tak bisa dikantongi karena berbagai alasan, contoh pengelolaan banyak destinasi wisata dan banyak lagi vitamin pemicu pertumbuhan ekonomi daerah sama sekali nihil karena payung hukum dan segala kelengkapan administrasinya tak siap secara matang seiring adanya perubahan regulasi pusat. Hal ini diakui Sekda Sangihe, dalam suatu diskusi kecil.
Berbagai mata anggaran terkait hajat hidup orang banyak, pemenuhan pemenuhan kesejahteraan unsur unsur yang berkecimpung pada sektor sektor formal informal semakin sulit dipenuhi mengakibatkan pimpinan daerah terpaksa mengeluarkan kebijakan kebijakan yang tidak populis melahirkan sorotan.
Terlebih adanya pembatasan bahkan penghapusan dana dana penunjang kinerja aparatur negara juga bantuan lain kepihak ketiga, ekonomi berputar ditempat, apalagi dibantai serangan covid, akhirnya daerah terpaksa meminjam dana ratusan miliar untuk infrastruktur pemulihan ekonomi yang wujudnya entah dikemudian hari. indikator pinjam anggaran menjadi petanda bahwa Sangihe bukan lagi jalan di tempat, tapi semakin mundur bahkan kolaps jika kita semua tak berbenah.
Harus disampaikan, indikator indikator pelemahan ini juga bukan hanya kelemahan para pemimpin terdahulu, atau pemimpin saat ini, akan tetapi mentalitas dan kualitas segala unsur termasuk legislator kedepan harus benar benar diperbaiki. Itulah sebabnya maju mundurnya daerah kita sangat tergantung dari siapa siapa pemimpin yang akan dipilih nanti termasuk siapa legislator yang dipercayakan publik pemilih.
Jika pemimpin dan legislator dipilih hanya karena sesuatu dan lain hal, pilih karena berduit, pilih karena banyak usaha, tak memikirkan kapasitas dan kemampuan figur, setelah itu lemah lagi dan tak paham menjawab keinginan masyarakat, berwujud fatal lagi. Sebab yang diurus diduga usahanya bukan aspirasi masyarakat Sangihe.
Jika pola pikir masyarakat tak dicerdaskan, dibiarkan bodoh, akan lebih cepat memperburuk keadaan daerah dan sangat disayangkan kita meninggalkan sejarah kelam bagi generasi mendatang, sementara yang menikmati hanya segelintir orang saja.
“Jika masyarakat tak disadarkan, siapapun bupati atau legislator yang kembali membuat janji kesejahteraan, tanpa solusi yang berani berjuang pemekaran wilayah otonom baru atau paling tidak mampu berjuang agar ada ketambahan anggaran publik, sudah pasti visi misi dan janji legislator nanti adalah omong kosong besar.” kata Mantan Pamong R. Hangau.
(Editor dan Penulis Meidi Pandean)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.