Nusa Utara, kliktimur.com – Pemerintah pusat patut berbangga terhadap masyarakat di lintas batas Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud terutama pulau pulau terluar hingga kini masih kuat menancapkan bendera merah putih NKRI di titik terluar pulau pulau kecil termasuk Miangas.
Betapa tidak, di tengah upaya keras pemerintah pusat memoles kehidupan masyarakat lintas batas untuk hidup semakin layak sebagaimana perhatian serupa masyarakat perbatasan lain, ada saja yang bisa jadi pemicu ancaman disintegrasi bangsa.
Belum lama, ketika kapal tol laut sempat tak beroperasi karena dalam perbaikan dan lambat memberikan alternatif lain, masyarakat sempat mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari hari.
Ibu Helmina Warga setempat kepada kliktimur sempat menceritakan suasana masyarakat disana, disaat bahan pangan berkekurangan, sempat ada gejolak dan kabar tak enak dari masyarakat di wilayah pulau terluar. Marore Misalnya nyaris menggantikan merah putih dengan bendera asing terdekat.
“Memang tidak ada disintegrasi bangsa di pulau pulau lintas batas, tapi bisa jadi itu akan muncul ketika masyarakat kelaparan.” ujar Helmina.
Untung saja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe atas perintah Pj Bupati Sangihe dr. Rinny Tamuntuan bergerak cepat mendistribusi bahan pokok makanan ke wilayah lintas batas jauh sebelum dilaksanakan karya bakti sosial dan kesehatan yang diprakarsai pemerintah daerah bersama jajaran dan seluruh unsur Forkopimda.
Dia kemudian menceritakan bahwa terkadang masyarakat, jika akses antara pulau terputus, tak jarang masyarakat gunakam pumboat terdekat mencari kehidupan di pulau terdekat Balut dan Saranggani Filipina dibanding ke Sangihe atau Talaut. Alat angkutan sebagai penghubung wilayah pulau terluar dengan wilayah ibu kota di kepulauan tersumbat, kegalauan masyarakat jangan dipandang remeh.
“Kami menyadari bahwa keadaan Filipina tidak ada yang lebih baik dibanding NKRI, jika ada penelantaran dan masyarakat kesulitan mengakses bahan pokok ke pulau pulau terluar, ini menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah pusat sebelum munculnya bibit bibit disintegrasi di wilayah paling utara Sulut ini” ketus Helmina.
Mencermati situasi yang bisa rentan terkelupas kecintaan masyarakat terhadap NKRI, pemerintah pusat sepertinya harus melipat gandakan anggaran kesejahteraan dan infrastruktur khususnya ke wilayah Nusa Utara.
Hal ini harus di suarakan terus menerus, termasuk pemekaran daerah otonom baru di Daratan kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebab kemerosotan ekonomi secara global, bisa jadi jembatan wilayah wilayah perbatasan guncang termasuk kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaut.
“Apa pun alasannya warga perbatasan jangan dipandang sebelah mata, sebelum situasi adem itu pecah.” Sambung ketua Gerakan Perjuangan Masyarakat Perbatasan (GPMP) Gabriel Mandiangan disela sela penyusunan konsep menuju Kongres Rakyat Sangihe pada penghujung Tahun 2023 ini.
Sekretarus Umum Bamukist Alfein Gilingan juga sependapat dengan Mandiangan.
“Saya pikir daerah perbatasan Sangihe Sudah saatnya kembali menggelorakan aspirasi untuk menjadikan daerah perbatasan punya sabuk pengaman yang lebih menjamin kesejahteraan. Ketersumbatan memoles kesejahteraan rakyat sudah mulai tampak 10 Tahun terahkir, dan wilayah perbatasan tak harus dipaksa puas dengan ketertingalan yang mulai menajam dibanding wilayah perbatasan lain yang masih teratasi dengan baik.” tutup Gilingan.
Editor/ penulis : Meidi Pandean
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.