Antara Defisit Anggaran, PAD Minim, Hingga Masih Terbengkalainya Pengelolan Kekayaan Alam Sangihe, Siapa Yang Salah?

Tahuna. Kliktimur.com – Sepertinya pemimpin daerah saat ini dan kedepan, perlu sedikit berani mengambil kebijakan kebijakan prinsip sekalipun tidak populis dalam menyikapi banyaknya persoalan yang dihadapi daerah. Selain PAD masih minim, dan imbas mengecilnya anggaran dana desentralisasi sumbat program daerah.

Lantas bagaimana dengan kekayaan alam yang di miliki Kepulauan Sangihe? Tambang emas yang kini belum ada kejelasan pengelolaannya, kekayaan hayati laut yang tak pernah berhasil di urus sekalipun sudah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit? Haruskah ini dibiarkan? siapa yang salah?

Pengusaha sukses Kepulauan Sangihe Seunal Tunggari, kepada kliktimur,com belum lama mengatakan, defisit daerah harus melakukan penghematan atau memangkas pembelanjaan yang tidak perlu. Ini harus dilakukan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.

“Keadaan ini sering membuat kelimpungan pemerintah. Itulah sebabnya pangkas yang berbau seremoni atau perjalanan dinas yang tidak perlu, baik di eksekutif maupun di legislatif. Memang, resesi ini menasional bahkan global, tak hanya dikepulauan Sangihe. Makanya kita jangan dulu mendiskreditkan siapapun atas kekurangan ini tapi pemerintah bijak dan dewan tak memaksakan diri, apalagi memangkas dana pers perlu dibijaksanai kembali.” tukasnya.

Kebingungan Pemkab Sangihe tatkala kucuran dana pusat mengecil, selain pemangkasan terhadap dana yang tak urgen, perlu juga ada solusi dan langkah strategis untuk mengantisipasi kekurangan itu. Mantan Legislator Sangihe ini mengemukakan kemajuan untuk daerah ini sesungguhnya tak bisa hanya berharap dengan anggaran subsidi pemerintah pusat yang nominalnya di bawah satu triliun pertahun seiring perkembangan daerah dan manusia.

Daerah ini menurut dia butuh 1,5 triliun pertahun bahkan lebih, karena memiliki tingkat kesulitan membangun yang tinggi.

“Kedepannya regulasi regulasi yang dibutuhkan untuk meloloskan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dipersiapkan daerah, perkuat lobi, agar jumlah yang digelontorkan lebih besar” ujar ko Siong Pangilan akrapnya.

Sekda Sangihe Melanchton Harry Wolff, ST, ME ketika di wawancarai mengakui adanya berbagai persoalan terutama ketidakcukupan dana belanja daerah. Hal ini menurut dia tetap di solusikan dengan pergeseran anggaran.

“Daerah tidak pasrah, dan terus mencari solusi sambil lakukan tupoksi,”kata Sekda seraya mengakui, keadaan ini jika diibaratkan perusahaan memang lagi masalah.

Mempelajari pengalaman di sejumlah daerah kepulauan lain di Kalimantan atau di Indonesia bagian barat termasuk sejumlah kepulauan di Sumatera, seiring diperkecilnya suntikan dari pemerintah pusat, daerah ambil langkah cepat selain membuat Perda Perda untuk menggenjot PAD, juga memaksimalkan pengelolaan tambang di Aceh sekalipun dalam kendali pusat, yang tentu dibuatkan kesepakatan antara pemerintah dengan tambang profesional atau tambang rakyat jika itu bisa diregulasikan.

Belajar dari langkah cepat dikepulauan lain Kalimantan, Sangihe perlu membuka diri agar kekayaan laut dan lain lain yang terkandung dalam bumi, dimanfaatkan hasilnya menutupi kekurangan kekurangan Pemkab, sekaligus menggelorakan pertumbuhan ekonomi didaerah ini.

“Pemda tak bisa kaku mengurusi hal hal yang terikat dengan regulasi pusat. Ibarat tinggal di lumbung, tapi tak bisa menikmati padi lalu apakah persoalan di daerah, harus bersikap masa bodoh dan pasrah? Kapan daerah ini mo maju untuk menjemput sejahtera bagi masyarakat Sangihe?” kunci warga Tahuna Efer, yang menyesalkan daerah lagi resesi, pengelolaan tambang yang sangat bisa menyelamatkan resesi warga, dikuasai tanpa ijin dan dimanfaatkan sekelompok pihak pengusaha plus oknum aparat yang sama sekali tak berkontribusi untuk daerah.

Bagaimana pula dengan pengelolaan perikanan yang sudah menghabiskan belasan miliar. Contoh perikanan di bagian selatan Sangihe Kampung Dahgo, hingga kini tak berkesimpulan. Banyak pihak mempertanyakan apakah daerah ini sekadar diperebutkan kuasanya, lalu diurus asal asalan atau hanya sekadar dimanfaatkan untuk kepentingan orang per orang?

Editor/ Penulis : Meidi Pandean