WAMENA, kliktimur.com Pemerintah Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya mempercepat penyelesaian laporan pertanggungjawaban penyaluran dana desa tahun 2025 agar tidak menghambat penyaluran dana desa tahun 2026.
“ pemerintah distrik Bolakme telah memfasilitasi 12 Kepala Kampung, Sekretaris, dan Bendahara Kampung untuk rapat terkait optimalisasi pengelolaan dana desa,” kata PLT Kepala Distrik Bolakme Eliasar Tabuni usai rapat di Wamena. Kamis,(11/6/2026) provinsi Papua pegunungan
Ia menjelaskan, pertemuan itu membahas laporan pertanggungjawaban atau LPJ pencairan dana kampung tahun 2025.
“Kami lakukan pertemuan ini supaya LPJ cepat masuk, sehingga tidak mempengaruhi progres penyaluran dana desa tahun 2026,” ujarnya.
Dari hasil pantauan, kata dia, ada kampung yang LPJ-nya sudah selesai, namun sebagian masih belum.
“Kami targetkan minggu depan LPJ sudah final dan harus diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK,” tegasnya.
PLT Kepala Distrik menegaskan pihaknya akan terus memantau dan mendampingi pengelolaan dana desa.
“Kami akan dampingi supaya dana desa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Selama ini kurang kontrol, sehingga dana desa salah dimanfaatkan,” katanya.
Ia juga menyampaikan satu kebijakan baru terkait pengelolaan dana stunting. Jika sebelumnya dana Rp20–30 juta hanya dibagikan sekali, kini penyaluran akan diubah.
“Dana stunting tidak lagi diberikan di kampung, tapi berupa makanan di gereja. Guru sekolah minggu akan jadi pengelola. Anak datang pagi ikut sekolah minggu, setelah terima firman Tuhan lalu dikasih makanan bergizi,” jelasnya.
Program ini rencananya diuji coba pada Agustus atau September mendatang dan dilakukan rutin setiap minggu.
Selain itu, dana BLT dan infrastruktur tidak lagi dibagikan langsung. “Masyarakat harus kerja baru kita bayar. Kegiatan fisik yang jadi prioritas adalah air bersih, ketahanan pangan dengan buka perkebunan ubi jalar, dan peternakan babi,” tambahnya.
Sementara itu, Pendamping distrik Paulus Garanta mengatakan sebagian kampung sudah menyelesaikan LPJ tahap 1, namun tahap 2 untuk anggaran 2025 masih belum.
“Saya sebagai pendamping sudah cek, ada kampung yang progresnya 50 persen, 70 persen, bahkan ada yang belum sama sekali. Minggu depan bersama pendamping desa akan kami finalkan SPJ-nya,” ujarnya.
Paulus mengapresiasi langkah kepala distrik memfasilitasi rapat koordinasi.
“Rapat ini penting untuk membahas usulan prioritas penggunaan dana desa 2026 dan mengevaluasi progres tahun 2025. Saat ini laporan pertanggungjawaban sudah hampir 100 persen,” katanya.(Gadiel Gombo)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.