Wamena,Kliktimur.com
Puluhan sopir truck lintas batas yang sehari-harinya melayani jalur angkutan barang maupun material lintas batas Potikelek Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan-PNG, Senin (12/05-2025) menyatakan, mereka akan menggelar aksi pada Rabu (14/05-2025), meminta agar Gubernur Papua Pegunungan, DR. (HC) Jhon Tabo, SE. MBA melibatkan komunitas mereka dalam proyek pembangunan kantor gubernur yang baru bersama sejumlah kantor lainnya.
Koordinator Komunitas Rental Truck Lintas Batas, Agustinus Mennay saat menggelar jumpa pers pembacaan pernyataan yang nantinya akan disampaikan berkaitan dengan rencana pembangunan Gedung Kantor Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami Komunitas Sopir Rental Lintas Batas, baik orang asli Papua (OAP) maupun non OAP yang mangkal di Potikelek bersedia dan betkomitmen untuk turut serta dalam proyek tersebut.
“Kami anggota Komunitas Truck Rental Lintas Batas di Potikelek yakin dapat memberikan kontribusi berarti dalam menyukseskan pembangunan Gedung Kantor Gubernur ini,” kata koordinator komunitas.
Jika komunitas kami dilibatkan, sambung Mennay, kami yakin proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target dan intruksi Gubernur Dr. (HC). Jhon Tabo, SE, MBA.
Dalam konferensi pers yang digelar di lokasi pembangunan kantor gubernur dan sejumlah kantor lainnya itu, pada hari Rabu (14/05-2025) tersebut, komunitas itu akan menyerahkan langsung tuntutan mereka kepada Gubernur Jhon Tabo di Kantor Gubernur.
Komunitas juga meminta Pemprov membuatkan peraturan setara dengan Perda yang memuat, Pemprov akan mengikutsertakan komunitas sopir rental dalam semua proyek pemerintah Provinsi dan bahkan proyek pemerintah di delapan Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan. “Tolong juga sediakan Terminal Rental Truck di Potikelek karena sampai saat ini kami masih parkir liar di badan jalan,” pinta koordinator sopir truck rental.
Jika permintaan kami tidak diindahkan, ujarnya, maka kami sopir truck rental OAP dan non OAP Kabupaten Jayawijaya akan melakukan mogok sipil dan pemalangan di tempat pembangunan kantor gubernur tersebut.
“Pemprov harus memperhatikan kami sopir truck rental di Potikelek. Selama ini kami selalu merasa terganggu dengan operasi truck perusahaan. Segera libatkan kami dalam pembangunan Kantor Gubernur, MRP, dan DPRP. Kami putra daerah OAP susah melamar di perusahaan yang menangani pembangunan perkantoran pemerintah itu,” tegas Mennay.
Jika tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan kantor pemerintah tersebut, katanya, maka mereka akan memasang palang di lokasi pembangunan, karena kami adalah putera daerah harus bisa kerja di daerah sendiri.
Salah seorang anggota komunitas, Jafar mengatakan, mereka siap mendukung program pemerintah Papua Pegunungan, khususnya pembangunan kantor gubernur. Namun hingga saat ini kami belum juga dilibatkan.
Ia juga meminta delapan Pemkab se-Provinsi Papua Pegunungan membuat peraturan yang menyatakan bahwa setiap proyek fisik, terutama bangunan harus melibatkan komunitas sopir truck rental. (gadiel gombo)
editor: rans lupani
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.