Wamena,kliktimur.com.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo Menginstruksikan kelompok masyarakat Lanny dan Kurima untuk menghentikan seluruh bentuk pertikaian di wilayah Papua Pegunungan, Sabtu (16/5/2026).
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan larangan perang antarkelompok tersebut mulai berlaku hari Sabtu ini dengan dukungan penuh dari tokoh adat dan gereja.
“Di sini kami bersama pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda akan aktif membangun kesadaran persaudaraan,” ujar John Tabo dalam pernyataan resminya.
John Tabo menegaskan, pemerintah bersama tokoh masyarakat akan aktif membangun kesadaran tentang persaudaraan, persatuan, perdamaian, serta kasih sayang di tengah masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga bersinergi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk serta aparat TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.
Saat ini, pemerintah masih melakukan pencarian korban yang belum ditemukan sambil menjalankan proses penanganan konflik di lapangan. Selain itu, pemerintah siap memulangkan warga yang sebelumnya datang ke Jayawijaya untuk terlibat dalam pertikaian antarkelompok beberapa hari terakhir.
Warga tersebut akan dipulangkan menuju daerah asal masing-masing, seperti Lanny Jaya, Tolikara, Kurima, serta sejumlah wilayah lainnya di Papua Pegunungan.
John Tabo menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama tokoh adat dan gereja telah sepakat menghentikan seluruh bentuk perang mulai hari ini.
“Mulai hari ini perang harus berhenti. Tidak boleh ada perang lagi,” kata John Tabo kepada masyarakat.
Ia menilai pertikaian tersebut hanya membawa kerugian besar karena merupakan konflik sesama masyarakat Papua yang seharusnya hidup berdampingan secara damai.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan fokus pada langkah pemulihan dan rehabilitasi pascakonflik di wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya.
Terkait penyelesaian inti persoalan, pemerintah memastikan pembahasan lanjutan akan segera dilakukan tanpa lagi melibatkan pengerahan massa dalam jumlah besar.
John Tabo juga meminta aparat keamanan untuk menangkap pihak yang masih menyebarkan isu provokatif maupun menggerakkan massa untuk memperkeruh situasi.
“Jika masih ada gerakan tambahan atau isu provokatif, kami meminta aparat keamanan menangkap dan memproses pelakunya secara hukum,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berencana mendorong pembentukan Perdasus dan Perdasi untuk mengatur penyelesaian konflik berdasarkan hukum positif. (Gadiel)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.