Kemiskinan di Sangihe Dipelihara, Eksekutif – Legislatif Lemah, Miskin Konsep, Aspirasi Daerah Otonom Baru Kembali Digelorakan Insan Pers

Tahuna, kliktimur.com

Mencermati kondisi daerah kabupaten kepulauan Sangihe 10 tahun terahkir, masyarakat didaerah ini sekadar dipaksa menikmati kemirisan dari waktu ke waktu. Anggaran publik yang kian menciut bahkan tak berkecukupan seperti mimpi buruk sulit tersadar.

Sekadar bertahan tanpa harapan maju, sebagaimana peribahasa kuno, masyarakat Tampungang Lawo secara keseluruhan bagai si pungguk merindukan bulan. Herannya semangat itu seperti dimatikan, gara gara moratorium pemerintah pusat yang tak menghendaki daerah otonom baru direalisasikan. Padahal di Papua diwujudkan.

Lebih sial lagi, segala unsur legislatif plus pemerintah daerah beberapa tahun terahkir, cenderung diam dan tak pernah lagi mengutak atik peluang itu. Mendasari kevakuman perjuangan yang sudah setengah perjalanan itu, beberapa unsur insan jurnalistik didaerah bersepakat untuk menggelorakan kembali perjuangan menuju daerah otonom baru, terutama Sangihe Selatan Nusa Utara dan Kota Tahuna.

Potensi mebaweke (bacerita) yang sempat menyentil kembali perjuangan Sangihe Selatan, siap siap melancarkan aksi aksi solidaritas agar impian masyarakat Sangihe Selatan jadi kabupaten Baru terus digelorakan. Salah satu jurnalis senior Very Bawole mengemukakan, melihat kondisi daerah, tak ada jalan lain menjadikan daerah bisa bergerak lebih pasti untuk menjawab kesejahteraan masyarakat.

Seiring perkembangan jumlah penduduk, dan pemekaran wilayah kecamatan, prasyarat mutlak bagian selatan Sangihe sudah mengoleksi 6 kecamatan antara lain Tamako, Manganitu Selatan, Tatoareng, Tabukan Selatan Tenggara, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan sebagai mana wilayah yang telah di satukan dalam dapil tiga pada pemilihan legislatif (Pileg) awal Tahun 2024 lalu.

Berbagai potensi bagian Selatan yang menjanjikan mulai dari Potensi kandungan emas ratusan triliun rupiah, perikanan dan pariwisatamerupakan wujud kekayaan alam di bagian Selatan yang sangat menjanjikan adalah bekal daerah ini segera berotonom. Bergantung dari Kabupaten kepulauan Sangihe yang satu daratan, sepertinya semakin sulit berbicara kemajuan apalagi kesejahteraan. Dari perkembangan diberbagai group media keluhan masyarakat bagian Selatan lebih intens memohon keadilan hidup yang lebih baik.

Otonomi, atau pemekaran kabupaten di daerah kabupaten kepulauan Sangihe sambung jurnalis asal Selatan Sangihe Asril Tatande, sepakat jika kabupaten baru adalah jalan satu satunya untuk menggairahkan ekonomi dan memperbaiki kehidupan di tanah Tampungan lawo. Mengurusi hampir 200 ribu penduduk di daratan Sangihe dengan anggaran APBD yang selalu tak cukup, jika tak disikapi serius beberapa tahun kedepan, daerah ini bakal lebih sulit dan terperosok

Membagi wilayah otonom menjadi dua kabupaten adalah cara satu satunya agar kehidupan warga NKRI yang ada di perbatasan ini dapat diseimbangkan dengan kabupaten kota lain di Sulut, termasuk bagian utara Tampungan lawo. Ibukota kabupaten Sangihe Tahuna yang berdekatan wilayah bagian utara, dinilai lebih hidup. Saat ini sudah memiliki Bandar Udara (Bandara) Rumah Sakit tipe D kesemua bangun di wilayah bagian utara. Sementara bagian Selatan Sangihe semakin tak dihiraukan dan jauh dari perhatian sekalipun dermaga ferry adanya diselatan.

Menyadari akan kesulitan atau beban kabupaten Sangihe, sudah seharusnya, kita kembali meminta perhatian dari pemerintah pusat agar wilayah Tampungang lawo dibekali dengan dua APBD daerah otonom atau penciptaan kota Tahuna dan Kabupaten Sangihe Selatan. “Tak ada rumus lain selain pemekaran, atau kalian sangat tega berbohong terus menerus akan kesejahteraan yang tampak semu belaka dari waktu ke waktu.” Ujar Tatande.

Bagian Selatan Sangihe, jangankan dermaga yang berkapasitas besar, selain tak miliki Rumah sakit berskala besar, pertumbuhan ekonominya kian sulit dikembangkan. Apalagi perikanan dagho di bagian Selatan hingga saat ini belum mampu mendongkrak pendapatan masyarakat nelayan setempat.

Sekalipun potensi alam sangat menjanjikan bagian Selatan, namun jika tetap bergantung dari perhatian Kabupaten induk Sangihe, kondisi bagian Selatan tetap lemah, apalagi perkembangan penduduk semakin pesat.

APBD Kabupaten induk Sangihe yang hanya mampu untuk membayar gaji pegawai dan memenuhi hasrat atau kesejahteraan DPRD di kabupaten induk, termasuk sedikit tambal sulan proyek daerah, tak ada gambaran sedikit pun daerah tampungan lawo ini akan maju dan berkembang pesat jika kita tidak bersatu dan Gelohrakan menuju impian lahir daerah otonom baru.

Potensi perikanan yang masih ‘ditelantarkan’ dan sama sekali tak berwujud mendongkrak pendapatan daerah, tambang emas yang belum menemukan rumus baku untuk kemakmuran rakyat Sangihe, merupakan pergumulan yang tak pernah disolusikan hingga berhasil. Uang yang digelontorkan selama ini sekadar untuk bertahan. Eksekutif dan legislatif dari waktu ke waktu lemah, tak punya nyali, miskin konsep dan lakukan pembiaran daerah tak punya kemajuan yang berarti.

Penulis : Meidi Pandean, SH
Web : Yamamoto.