Wamena,Kliktimur.com
Usai mengikuti apel pagi pada Senin (28/04-2025), di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, seluruh aparatur sipil negara (ASN) langsung menggelar aksi demo, menolak kebijakan pemangkasan TPP sebesar 30 persen.
Para ASN yang menggelar aksi demo tersebut meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya tidak melakukan pemangkasan TPP.
Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, S.IP, M.KP yang menerima aksi demo tersebut menjelaskan, pemangkasan terjadi akibat kebijakan pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah.
Salah seorang ASN peserta demo menyampaikan, selama ini TPP tidak pernah naik, tapi sekarang malah dipangkas 30 persen.
“Pemangkasan TPP ini seharusnya dilakukan dari sektor lain seperti dana DAU fisik dan bukan TPP. Kami tinggal dan bekerja di daerah yang tinggal kemahalan bahan-bahan kebutuhan pokok paling tinggi, namun TPP ASN paling rendah,” ujar salah seorang ASN lainnya.
Sementara Kaban Keuangan, Stefanus Lolo Kassa yang ikut memberikan penjelasan mengatakan, untuk membayar TPP harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Jumlah transfer dari pusat saat ini menurun. Makanya, posisi belanja pegawai yang diperkenankan sesuai aturan maksimal hanya 30 persen dari pendapatan daerah.
Menurutnya, setelah dihitung -hitung, jumlah belanja pegawai kabupaten Jayawijaya sudah mencapai 29,61 persen. Artinya, tidak boleh dinaikkan lagi. Sebab jika dinaikkan, maka Kabupaten Jayawijaya akan terkena pinalti dari pemerintah pusat.
Sekda Jayawijaya, Tonny M. Mayor mengatakan, pemangkasan tersebut merupakan kebijakan dari pusat. Kita di daerah terkena dampak dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Efisiensi ini juga dilakukan untuk sektor belanja publik. Untuk itu, beberapa kegiatan seperti belanja ATK, perjalanan dinas juga dipangkas,” ujarnya. (gadiel gombo)
editor: rans lupani
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.