Wamena, kliktimur.com — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menaruh perhatian serius terhadap rendahnya realisasi anggaran APBD pada triwulan I dan II tahun anggaran 2025. Hal ini ditegaskan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, dalam forum evaluasi RKPD yang digelar di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Senin (30/6/2025).
Melalui forum yang diprakarsai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Pj. Sekda menyampaikan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan belanja APBD masih jauh dari target dan mengkhawatirkan.
“Hasil evaluasi menunjukkan keterlambatan signifikan dalam penyerapan anggaran. Triwulan III harus menjadi titik balik. Saya minta seluruh OPD memacu kinerja agar capaian realisasi anggaran minimal mencapai 50-60 persen,” tegas Sekda Wasuok.
Realisasi Rendah, Pembangunan Terhambat
Lambatnya penyerapan APBD bukan hanya masalah administratif, tapi berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan daerah. Pj. Sekda menyebut bahwa hingga akhir Juni 2025, banyak program penting tertunda karena pencairan dana belum dilakukan secara optimal.
Hal ini terutama disebabkan oleh ketidaklengkapan persyaratan administrasi, lemahnya koordinasi lintas OPD, dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang.
“Tidak ada waktu untuk bersantai. Triwulan III dan IV adalah masa krusial. Jika kita lambat lagi, maka akan berdampak besar pada akuntabilitas fiskal dan pelayanan publik,” ujarnya.
Tingkatkan Sinergi Bappeda dan BPKAD
Pj. Sekda menekankan pentingnya peran dua instansi teknis, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dalam mempercepat proses realisasi.
Bappeda diinstruksikan untuk mempercepat penyelesaian Rencana Kerja OPD yang tertunda, sementara BPKAD diminta memastikan prosedur pencairan anggaran berjalan efisien, tanpa hambatan birokratis.
“Saya ingin melihat proses pencairan bisa berjalan lebih cepat, agar kegiatan pembangunan di lapangan juga tidak tertunda. Semua OPD harus punya tanggung jawab yang sama,” ujar Pj. Sekda.
Target: Minimal 60 Persen Realisasi di Triwulan III
Berdasarkan laporan evaluasi yang dihimpun oleh Bappeda, sebagian besar OPD belum mencapai 25 persen realisasi hingga akhir triwulan II. Oleh karena itu, target 50 hingga 60 persen realisasi di triwulan III menjadi sangat penting untuk menghindari akumulasi beban kerja di triwulan IV.
Bappeda Papua Pegunungan juga menyatakan bahwa percepatan realisasi ini krusial untuk menjaga alur pendanaan ke proyek-proyek prioritas seperti:
- Infrastruktur dasar di wilayah terpencil
- Program kesehatan ibu dan anak
- Pendidikan berbasis komunitas adat
- Ketahanan pangan lokal berbasis kearifan lokal
Pembelajaran dari Evaluasi BPK: WDP Harus Menjadi WTP
Pj. Sekda juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemprov Papua Pegunungan tahun sebelumnya. Ia meminta temuan-temuan tersebut segera ditindaklanjuti, khususnya yang menyangkut ketidaktertiban administrasi dan pengelolaan aset.
“Saya ingin tahun depan kita bisa mendapatkan opini WTP. Itu bisa tercapai jika OPD bekerja profesional dan disiplin terhadap pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar setiap OPD menugaskan aparatur yang kompeten dan paham teknis keuangan, bukan sekadar penempatan berdasarkan kedekatan pribadi atau politik.
Evaluasi dan Monitoring Rutin: Kunci Efisiensi
Sebagai langkah antisipasi, Pj. Sekda meminta agar monitoring dan evaluasi (monev) terhadap realisasi anggaran dilakukan secara berkala setiap bulan, tidak menunggu akhir triwulan. Ia meminta kepala OPD tidak menunda proses perbaikan jika ditemukan kesalahan administrasi atau kekeliruan prosedural.
“Setiap minggu, kepala OPD harus tahu posisi realisasi anggarannya. Jika ada hambatan, harus dilaporkan agar bisa dicari solusinya,” kata Sekda.
Pemerintah provinsi juga akan mempertimbangkan sanksi administratif bagi OPD yang tidak menunjukkan progres signifikan dalam dua bulan ke depan.
Dukungan Stakeholder Pusat dan Daerah
Papua Pegunungan sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari Papua, masih menghadapi tantangan fiskal dan logistik. Namun, menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, Papua Pegunungan menerima alokasi APBD lebih dari Rp3,2 triliun pada TA 2025, yang sebagian besar digunakan untuk sektor pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan dasar.
Pemprov berharap dukungan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan mitra pembangunan internasional bisa tetap berlanjut, terutama untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur dan efisiensi pelaporan keuangan berbasis sistem.
Kesimpulan: Gerak Cepat Menuju Papua Pegunungan Maju
Dengan sisa waktu enam bulan tahun anggaran 2025, seluruh jajaran Pemprov Papua Pegunungan dituntut bergerak cepat. Komitmen Pj. Sekda Wasuok Demianus Siep menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya keras membenahi tata kelola anggaran dan birokrasi untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pelayanan publik.
Jika seluruh OPD mampu bekerja kolaboratif dan fokus terhadap realisasi APBD, maka capaian pembangunan Papua Pegunungan dapat bergerak lebih cepat dan berkelanjutan. (gadiel gombo)
editor: rans lupani
Web: Yama
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.