Wamena,kliktimur.com
Kehadiran Provinsi Papua Pegunungan seharusnya memperbesar peluang bagi Pencari Kerja (Pencaker) orang Papua Pegunungan yang ingin terekrut menjadi abdi negara penuh di wilayah otonom baru itu. Harapan itu di sebut sebut belum kesampaian, terlebih adanya mutasi besar besaran dari provinsi induk Papua yang diangkat dari K2, ke Papua Pegunungan memicu reaksi orang daerah pegunungan dan mendesak agar ada kebijakan yang berkeadilan.
Tak heran penolakan terhadap kebijakan mutasi itu, berbuntut unjuk rasa dan mendesak pemprov PP agar tidak mengadopsi tenaga dari provinsi Papua induk, namun memberi ruang atau kesempatan bagi pencaker di provinsi Papua Pegunungan.
Terpantau di lapangan, unjuk rasa yang hadir dari delapan kabupaten dipuncak itu dalam aksinya, menolak 300 ASN yang diangkat dari K2 dimutasi dari Provinsi Papua Induk ke Provinsi Papua Pegunungan. Penolakan dilakukan cukup beralasan, disaat masih banyak Pencaker dan honorer yang belum diangkat di daerah pegunungan, namun sudah mengadopsi tenaga dari Provinsi induk yakni Papua. Aksi massa mendesak agar Pemrov Papua Pegunungan menghentikan perpindahan / mutasi abdi Negara dari luar Papua pegunungan.
Ribuan pengunjuk rasa itu, juga mempertanyakan kehadiran Provinsi Papua Pegunungan itu berotonom untuk siapa.
“Kalau untuk masyarakat di Pegunungan, mengapa harus memutasikan 300 ASN dari Provinsi Papua induk.” Teriak salah satu pembicara pada unjuk rasa di halaman kantor Provinsi Papua Pegunungan, Senin (1/07/2024).
Massa juga meminta dalam penerimaan ASN 1000 orang harus 100 persen Orang Asli Papua (OAP) dan jangan lagi ada pembagian 80 /20. Provinsi Papua Pegunungan hadir berotonom untuk masyarakat Papua Pegunungan bukan untuk siapa siapa teriak mereka. Honorer yang ada di Setiap OPD di Provinsi Papua Pegunungan itu terungkap dalam aksi, cendrung dikuasai oleh tenaga dari Luar Papua dan belum sepenuhnya melibatkan orang Papua pegunungan.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, M.P.A disela sela aksi langsung bertatap muka, berusaha menengahi dan menyatakan pemerintah provinsi PP sudah mendengar apa yang disampaikan terkait dengan Honorer dari 8 kabupaten dan ASN dari Kabupaten yang ditempatkan di Provinsi, juga terkait dengan Mutasi ASN dari Provinsi Papua induk.
“Sehubungan dengan itu, tuntutan untuk ASN yang sudah mengumpulkan SK penempatan ke Provinsi Papua Pegunungan akan lihat kembali, begitu juga dengan honorer di Kabupaten. Sedangkan untuk mutasi ASN yang benar jumlahnya itu hanya 259 masuk ke Papua Pegunungan, bukan 300”, jelasnya di depan aksi pengunjuk rasa.
“Dari 259 orang ASN dari Papua induk yang dimutasikan ke Papua Pegunungan ini juga lanjut Wanggai, banyak dari Papua Pegunungan yang dipastikan dengan marga orang Papua pegunungan. Mereka sama saja kembali ke kampung karena sudah bekerja lama dan baru diangkat menjadi ASN. Jumlah 259 orang awalnya belum terangkat, dan selepas kepemimpinan gubernur sebelumnya, mereka sudah terangkat dan kembali ke Papua Pegunungan,” Jelas Wanggai.
Wangai juga meluruskan, terkait penerimaan CPNS yang disebut 1000 kuota, sama sekali tidak benar, semua Daerah Otonomi Baru (DOB) diberikan kuota yang dipatok pusat 800 orang yang akan diterima, sementara regulasi pengaturannya nanti akan diatur 500 OAP Pegunungan. Aksi terpantau setelah mendapat jawaban dari Pimpinan Papua Pegunungan didampingi Sekprov dan sejumlah pejabat tersebut, langsung membubarkan diri.(Gadiel)
Penulis / Editor : Meidi Pandean
Web Editor : Yamamoto
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.