Tahuna, kliktimur.com
Sebuah fenomena buruk yang belum disadarkan masyarakat kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pengelolaan keuangan publik. Persis ditengah krisis anggaran yang dialami, menyusul pula adanya efesiensi angaran yang dilakukan pemerintah pusat, tak berlaku bagi DPRD Sangihe.
Banyak kalangan menilai para legislator itu benar benar sudah kehilangan rasa malu dan mati nuraninya. Menaikan dana oprasional sekretariat DPRD hingga puluhan miliar beberapa waktu terahkir, termasuk memaksakan mobil dinas mewah di saaat daerah sedang krisis anggaran merupakan kecerobohan.
“Bayangkan disaat daerah lagi mengalami krissis anggaran untuk pelayanan publik, ditambah kebijakan efesiensi, Personil DPRD Sangihe justru benar benar kehilangan rasa malu menambah oprasional termasuk pegadaaan kendaraan dinas.”Sebut salah seorang aktivis prihatin.
Ada tindak tanduk berlaga ‘preman’ di DPRD karena menekan pejabat daerah, untuk memenuhi hasrat ‘kotor’ oknum legislator Sangihe. Kendati Angaran menjadi defisit dan ditambah kebijakan efesiensi, sama sekali tak menyentu hati nurani DPRD menjadi bijak untuk kepentingannya banyak pihak.
Pembelajaan kendaraaan dinas mewah tiga unit dan lain lain yang dipaksakan, saat pembahasan belum lama, menunjukan DPRD didaerah ini benar benar tak punya rasa kemanusiaan dan kehilangan kewarasan.
Ketua Pemuda Pancasila Frangky Sulit juga ikut prihatin mencermati tindak tanduk dewan kabupaten Kepulauan Sangihe belakangan ini. Dia mengatakan, banyak anggaran publik yang seharusnya digenapi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau membayar pemotongan TPP dan banyak lagi, dikorbabkan.
Kewenangan budgeting DPRD, pengalokasian anggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik dipangkas. Di tengah anggaran yang semakin seret, sejumlah kendaraaan dinas yang sempat disorot awal Tahun, ternyata tetap di anggarkan dan ini sebuah kecerobohan tanpa rasa malu sedikitpun.
“Saya dengar ada OPD yang tak bisa lagi melaksanakan program secara maksimal, bahkan jadi pasif sebagai pelayan publik, karena pemangkasan anggaran oleh DPRD. Dan efesiensi kendati mengorbabkan kepentingan publik. Dewan sedikit pun tak ada rasa peduli dengan keadaaan daerah. “Ucap Supit.
Jika rakyat tak bergerak dan hanya membiarkan tindak tanduk dewan seperti seperti ini, daerah bisa bangkrut dan ketiadaan pelayanan publik. “Uang habis dikuras oknum oknum legislator Sangihe, tanpa peduli melihat Sangihe semakin kropos. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka. Gaya gayaan, buang uang rakyat,”Ujarnya.
Ketua DPRD Sangihe Ferdi Sondakh Via Ponsel ketika dihubungi, cendrung berhindar untuk memberi keterangan. Dia menyarankan, agar penjelasan soal dana yang diefesiensikan, termasuk kendaraaan dinas mewah yang tetap saja dibeli sekalipun daerah lagi miskin melarat, tanyakan ke sekda Sangihe.”Tanya saja ke sekda Sangihe ya. “Tutup Sondakh.
Penulis Editor : MP
Web Editor : Yama
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.