Jakarta, Kliktimur, com
Kerja serampangan Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh Indonesia belakangan jadi sorotan karena Desil dinilai masih kacau balau, padahal triliunan rupiah ludes dan masih lagi meminta tambahan anggaran untuk perbaikan kerja 2027. Sehubungan dengan kekacauan ini, berbagai kalangan mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) khususnnya di kabupaten Kepulauan Sangihe harus mengawasi ketat, mengingat maling maling berdasi berkeliaran dimana mana.
“Kami mendesak agar APH mengawasi kerja BPS kabupaten Kepulauan Sangihe karena kekacauan penginputan Desil Warga kepulauan, diduga ada juga di kabupaten ini. Anggaran negara bukan angka yang jatuh dari langit. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berasal dari keringat rakyat dan karena itu wajib dipertanggungjawabkan.” Ujar Ketua PPWI Sangihe F.Janis saat berdiskusi belum lama.
Perlu diketahui, pemerintah telah mengalokasikan triliun untuk keseluruhan operasional dan program BPS pada 2026. Sementara persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penentuan desil masih menimbulkan keluhan masyarakat. “Publik wajar mempertanyakan, sejauh mana efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut.” Ujarnya. Lebih mengherankan lagi, untuk 2027 BPS mengusulkan tambahan sekitar Rp1,473 triliun di atas pagu sekitar Rp6,476. Sementara Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sabgihe Eko masih sulit dihubungi..
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.