Caption.Direktur Eksekutif YPPK Franciscus Asisi Kabupaten Jayawijaya, Edison Mario Wantik, di Wamena, Jumat (4/9/2026).
Wamena, kliktimur.com
Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Franciscus Asisi Jayawijaya tidak menunggu akhir semester. Di awal tahun ajaran 2026, yayasan langsung “turun kelas” mengevaluasi 30 satuan pendidikan dari TK/PAUD sampai PKBM.
Direktur Eksekutif YPPK FA Jayawijaya, Edison Mario Wantik, menyebut ini langkah “bongkar pasang” agar pendidikan jalan lebih rapi.
“Kami telah melakukan evaluasi awal semester, baik proses penerimaan siswa baru, SPMB, maupun sosialisasi perubahan penyesuaian kurikulum baru, termasuk koding dan Merdeka Belajar,” kata Edison di Wamena, Jumat (4/9/2026).
Evaluasi menyasar sekolah kota, pinggiran, hingga luar kota. Alasannya sederhana: tantangannya beda.
“Kompleksitasnya berbeda, baik dari antusias siswa, orang tua ke sekolah maupun persoalan penerimaan murid baru di satuan sekolah masing-masing. Karena itu evaluasi awal semester ini sangat penting dilakukan agar program semester baru tahun 2026 dapat berjalan maksimal dan lebih baik dari semester sebelumnya,” jelasnya.
Selain kurikulum, YPPK juga membedah “isi rumah”. Disiplin dan karakter guru-pegawai jadi sorotan.
“Kami ingin memaksimalkan pelayanan internal, terutama soal disiplin dan karakter guru serta pegawai yang ada di sekolah kita, supaya menjadi contoh dan cerminan yang baik kepada anak-anak,” tegas Edison.
Tahun ini YPPK juga mendorong sekolah beradaptasi dengan teknologi. Coding masuk kelas.
“Kami berupaya agar proses tahapan penyesuaian ini dilakukan di masing-masing satuan pendidikan, mulai dari TK/PAUD sampai SMA, SMK dan PKBM,” ujarnya.
Soal SDM, YPPK main dua kaki: utamakan OAP, tapi tetap buka pintu untuk Nusantara.
“Kami tidak melihat dari satu suku saja. Kami melihat semua guru dan pegawai dari berbagai suku untuk kami terima agar kualitas pendidikan dan mutu pelayanan dapat dijaga, tetapi juga sambil memperhatikan secara khusus tenaga guru dan pegawai orang asli Papua,” ungkapnya.
YPPK juga merapikan “dapur” organisasi. AD/ART disesuaikan dengan realitas Papua Pegunungan, termasuk soal hak guru dan penggajian.
Dalam evaluasi ini, komite dan orang tua tidak ditinggal. Mereka diajak duduk bersama.
“Kami melibatkan komite orang tua agar dapat memberikan pengetahuan baru dan perubahan terkait pentingnya pendidikan kepada orang tua, khususnya melalui komite dan melibatkan orang tua murid di semua sekolah masing-masing,” jelas Edison.
Edison menutup dengan pesan: pendidikan tidak bisa jalan sendiri.
“Hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap menjadi perhatian utama. Melalui pendidikan formal ini, kami berusaha memberikan hak yang harus diberikan kepada anak. Secara internal di YPPK, kami juga terus berusaha memaksimalkan pelayanan dan mengikuti perubahan-perubahan yang ada,” pungkasnya. (Gadiel Gombo)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.