Pidato Perdana Bupati Jayawijaya di Depan Rapat Paripurna DPRK

Wamena,Kliktimur.com
Pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Jayawijaya bersama undangan dari berbagai unsur, mendengarkan pidato perdana Bupati Jayawijaya periode 2025-2030, Athenius Murip, Selasa (04/03-2025).
Sementara warga yang hadir di gedung DPRK Jayawijaya namun tidak dapat masuk ke dalam ruangan rapat, mengikuti prosesi serah terima jabatan dan pidato bupati tersebut melalui layar televisi yang telah disiapkan panitia di luar gedung DPRK.

“Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenan-Nya kita bisa bisa berkumpul di gedung DPRK ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRK Jayawijaya yang telah mengagendakan serah terima ini yang dilanjutkan dengan pidato perdana saya sebagai Bupati Jayawijaya periode 2025-2030,” katanya.
Ia juga meminta maaf kepada masyarakat Jayawijaya yang hanya bisa menyaksikan pelantikan dirinya sebagai Bupati bersama Wakil Bupati Ronny Elopere melalui siaran langsung televisi.
“Saya bersama saudara Wakil Bupati Ronny Elopere telah dilantik bersama gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota se-Indonesia di Istana Negara Jakarta,” ujarnya.
Murip juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak seperti lembaga penyelenggara Pemilu serentak 2024, TNI/Polri, dan semua elemen masyarakat yang telah berpartisipasi aktif, sehingga pesta demokrasi rakyat Indonesia kemarin berjalan sukses dan kondusif.
“Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Partai Buruh sebagai pengusung pasangan kami dan tim pemenangan berlapis,” ujarnya.
Murip juga mengajak pasangan calon lainnya yang belum menang dalam Pilkada 2024 lalu untuk bersama-sama membangun Kabupaten Jayawijaya melalui kebijakan Presiden RI sesuai alokasi anggaran APBN dan APBD Kabupaten Jayawijaya.
“Mari kita bersama mewujudkan Jayawijaya menjadi kota damai dan aman. Kota Jayawijaya dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2022, dipisahkan dari Undang-undang No. 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat. Delapan tahun kemudian dimekarkan lagi menjadi 7 kabupaten, masing-masing Kabupaten Ladie Jaya, Tolikara, Nduga, Mamberano Tengah, dan Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayawijaya walaupun sudah ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Papua Pegunungan, namun IPM-nya masih tergolong rendah, yakni 64,81 persen di tahun 2023 lalu,” paparnya menjelaskan.
Ia mengatakan, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kualitas air bersih, jaringan telekomunikasi dan listrik masih terbatas, guru-guru di semua jenjang pendidikan masih terbatas, pelayanan umum di bidang kesehatan juga masih rendah, angka kematian masih tinggi, pertumbuhan ekonomi rakyat masih lambat, peredaran Miras dan Narkoba masih tinggi, penggunaan fasilitas iPhone anak jalanan, arus migrasi dan urbanisasi juga tinggi. Khusus di hamparan dataran rendah, sudah harus dilakukan efisiensi yang mudah dijangkau melalui transportasi darat, kecuali distrik Trikora, potensinya masih dapat digali dan dikembangkan sebagai program unggulan prioritas melalui anggaran dana kampung yang jumlahnya mencapai Rp 1 miliar.
“Jika dana kampung ini bisa dikelola dengan manajemen yang baik, maka bisa menjadi penggerak kemajuan pembangunan dari kampung ke kampung. Kita juga patut bersyukur ada di daerah yang mempunyai potensi alam luar biasa, baik di bidang pertanian dengan kondisi tanah yang subur, terutama bagi tanaman pangan dan hortikultura, serta perikanan darat,” kata Murip mengakhiri pidatonya. (gadiel gombo)
editor: rans lupani