WAMENA, Kliktimur.com — Kabupaten Jayawijaya kini memikul tanggung jawab strategis sebagai ibukota Provinsi Papua Pegunungan. Sebagai pusat pemerintahan provinsi hasil pemekaran, Jayawijaya menjadi simbol pemerintahan baru yang harus dibarengi dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang stabil, aman, dan kondusif.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Jayawijaya, AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara., S.I.K., dalam upacara Hari Bhayangkara ke-79, yang diperingati pada Selasa (1 Juli 2025) di halaman Mapolres Jayawijaya, Wamena.
“Polres Jayawijaya merupakan barometer Kamtibmas di wilayah Provinsi Papua Pegunungan karena letaknya di ibukota provinsi. Kami dituntut meningkatkan pengamanan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” ujar Kapolres.
Keamanan Jadi Fondasi Pembangunan Daerah Otonomi Baru
Sebagai provinsi yang baru terbentuk berdasarkan UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, Papua Pegunungan tengah mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, layanan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Namun, seluruh program ini hanya bisa terlaksana apabila stabilitas keamanan tetap terjaga.
Kapolres Jayawijaya menegaskan pentingnya peran personel yang andal dan tangguh dalam menciptakan keamanan di wilayah ini. “Kami tidak akan pernah lelah menjaga Kamtibmas di Jayawijaya, karena dari sinilah stabilitas dan kemajuan daerah dimulai,” ujarnya.
Dalam konteks daerah otonomi baru (DOB), pendekatan keamanan harus beradaptasi dengan kondisi sosial budaya lokal. Keamanan tidak hanya berarti bebas dari gangguan fisik, tetapi juga mencakup rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan.
Sinergitas TNI–Polri dan Masyarakat Jadi Kunci
Kapolres menyadari bahwa menciptakan keamanan bukanlah tugas tunggal institusinya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi bersama TNI, terutama Kodim 1702/Jayawijaya, dan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai mitra strategis kepolisian.
“Situasi Kamtibmas di Jayawijaya dapat dikendalikan dengan baik berkat sinergitas yang terjalin antara Polres, Kodim, dan seluruh elemen masyarakat. Kami butuh solidaritas ini untuk terus menjaga ketertiban,” tegas Kapolres.
Ia menambahkan, keamanan kolektif adalah pondasi demokrasi lokal. Semakin erat hubungan antara aparat dan masyarakat, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya konflik sosial.
Bhayangkara ke-79: Refleksi Tugas Polri di Papua
Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025 yang berlangsung meriah di Mapolres Jayawijaya menjadi momentum reflektif bagi seluruh jajaran kepolisian untuk menegaskan kembali komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, pejabat provinsi, tokoh masyarakat adat, tokoh agama, serta para pimpinan OPD. Selain upacara, rangkaian kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat turut dilakukan dalam rangka HUT Bhayangkara, seperti pengobatan gratis, donor darah, dan bakti sosial.
Kapolres dalam pidatonya menyampaikan bahwa semangat Bhayangkara bukan hanya peringatan simbolis, tetapi panggilan untuk mengabdi dengan hati.
“Kami hadir bukan untuk ditakuti, tetapi untuk menjadi bagian dari masyarakat. Jayawijaya harus jadi contoh provinsi aman, damai, dan produktif di wilayah pegunungan Papua,” tegasnya.
Peran Polres Jayawijaya sebagai Garda Depan Keamanan Papua Pegunungan
Sebagai garda terdepan keamanan, Polres Jayawijaya akan terus melakukan penguatan kapasitas personel, modernisasi peralatan, serta pelatihan karakter dan etika pelayanan publik. Kapolres memastikan bahwa peningkatan kualitas aparat menjadi prioritas utama untuk menjawab tuntutan sebagai ibukota provinsi.
Pihaknya juga membuka ruang pelaporan digital dan penguatan program polisi kampung (Binmas Noken) yang dinilai berhasil mendekatkan aparat dengan masyarakat di wilayah-wilayah pedalaman.
“Kami ingin membangun kepercayaan. Jika masyarakat percaya, maka mereka akan melibatkan diri dalam menciptakan kedamaian bersama,” ujar AKBP Bimantara.
Dari sisi Mabes Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada peringatan Bhayangkara di Jakarta juga mengingatkan bahwa wilayah DOB seperti Papua Pegunungan adalah prioritas nasional dalam pembangunan keamanan. Ia meminta setiap Kapolda dan Kapolres meningkatkan kapasitas komunikasi sosial dan deteksi dini potensi konflik.
Kesimpulan: Masyarakat Damai, Pembangunan Berjalan
Kabupaten Jayawijaya, dengan status barunya sebagai ibukota Provinsi Papua Pegunungan, menuntut kehadiran aparat yang lebih dari sekadar pelaksana keamanan. Dibutuhkan petugas yang humanis, profesional, adaptif, dan memahami konteks sosial budaya lokal.
Kolaborasi Polres Jayawijaya bersama Kodim, masyarakat adat, serta tokoh-tokoh lokal adalah kunci untuk mewujudkan Papua Pegunungan sebagai provinsi yang aman, sejahtera, dan maju.
“Jika Jayawijaya aman, maka Papua Pegunungan akan maju. Dan kalau Papua Pegunungan maju, maka Indonesia semakin kuat,” pungkas Kapolres.(gadiel gombo)
editor: rans lupani
Web: Yama
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.