Wamena, Kliktimur.com – Daerah otonom yang baru berumur hitungan bulan, yakni Provinsi Papua Pengunungan (PPP) terus melewati berbagai dinamika. Sebagaimana aksi damai sejumlah elemen, sepertinya tertuju kepada Pj. Sekrov / Motorisator pemerintahan setempat Dr. Sumule Tumbo, SE.MM. Aksi mendesak agar yang bersangkutan diganti.
Kontributor media online kliktimur.com wilayah Papua Pengunungan DG, melaporkan, aspirasi penolakan itu digelar, depan Kantor Provinsi Setempat dan dihadiri oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Cipajung PMKRI, HMI, dan GKMI Senin (21/ 08/23).
Ketua GKMI cabang Wamena Theo Michael Mabel dalam orasinya dihadapan sejumlah media, mengemukakan, kehadiran Provinsi PPP ini tujuannya selain pendekatan pelayanan, juga dalam rangka untuk mensejahterahkan rakyat sekaligus meminimalisir angka kemiskinan di tanah Papua.
“Bagimana Papua mau berkesinambungan, pejabat daerah tak diberi ruang justru mengakomodir pejabat dari luar Papua. Harusnya, jabatan strategis diserahkan kepada orang daerah.” Tegas Mabel.
Pihaknya berharap kepada penentu kebijakan dan juga kepada Pj Sekprov PPP yang telah selesai masa tugas, agar segera memberi kesempatan kepada pejabat Papua yang memenuhi kriteria.
“Itu harapan kami dan apabila aspirasi kami tidak diindahkan, bukan tidak mungkin aktivitas kantor gubernur PPP bakal terganggu karena kami siap turun dengan masa yang lebih besar.” Ancam Mabel.
Ketua PMKRI cabang Jayawijaya Januarius Wil menegaskan pihaknya cukup beralasan mendesak diganti pejabat Sekrov PPP saat ini. Selain kinerjanya tak becus, yang bersangkutan juga tak mempersiapkan rekrutmen Sekprov devinitif. Padahal, lanjut Wil, sudah dilakukan perpanjangan waktu menjadi 8 bulan dari 6 bulan SK penunjukan pertama.
“Beliau (Sumule Tumbo, red) kinerjanya ca beres, juga tak mampu mempersiapkan kader-kader terbaik Papua untuk menjabat Sekda definitif. Dirinya (Sumule, red) tidak connect dengan rakyatnya termasuk pejabat di lingkungan PPP. Kepemimpinannya kaku, tak mampu menyesuaikan dengan situasi juga tak mengenal karastiristik daerah ini.” Tambahnya.
Aspirasi lain disampaikan Ketua HMI Cabang Jayapura Komisariat Wamena Muksin Yelipele. Dia mengemukakan, Menteri Dalam Negeri jangan intervensi kebijakan dan diminta, menyerahkan sepenuhnya kepada Pj Gubernur. Termasuk Wamendagri diminta tidak lagi campur tangan soal posisi Sekrov PPP.
Hingga berita ini diturunkan, Pj. Sekprov belum berhasil dihubungi.(GDiel)
Penulis / Editor : Meidi Pandean,SH
Wed Editor : Yama