Wamena,kliktimur.Com
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh gereja untuk menjaga persatuan dan menjadi tempat menghadirkan harapan bagi masyarakat. Ajakan itu disampaikan saat pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Majelis Daerah.Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Papua Pegunungan.
“Musyawarah GPdI bukan sekedar agenda organisasi akan tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah pelayanan ke depan. Agar semakin baik dan semakin dirasakan manfaatnya oleh jemaat dan masyarakat di Papua Pegunungan,” ujar Asisten III Setda Dr. Lukas W. Kossay mewakili Gubernur Papua Pegunungan di GPdI Elshadday Wamena, Kamis (27/8/2026).
Kossay menyoroti tema Mukerda ‘Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan’.
“Saya melihat tema yang diangkat dalam Mukerda ini sangat baik yaitu Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya kebersamaan dalam membangun daerah.
“Kata Bersehati sangat penting karena dalam membangun Papua Pegunungan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah membutuhkan gereja, gereja membutuhkan umat/masyarakat dan masyarakat membutuhkan semua pihak untuk berjalan bersama,” ujarnya.
“Kita berbeda organisasi, berbeda latar belakang, bahkan berbeda cara melihat suatu persoalan, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan persaudaraan. Papua Pegunungan membutuhkan kedamaian, persatuan dan membutuhkan orang yang mau kerja dengan tulus,” kata Kossay.
“Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat,” ajaknya.
Fokus Evaluasi dan Persiapan Musda
Ketua II Majelis Daerah GPdI Papua Pegunungan, Pdt. Alexander Mauri mengatakan Mukerda selama 2 hari ini akan mengevaluasi program kerja MD yang masih berstatus karateker.
“Selama dua hari Mukerda GPdI, akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah GPdI Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara. Sebab kepengurusan MD saat ini adalah bersifat karateker atau koordinator sementara,” ujar Pdt. Mauri.
Ia menjelaskan Mukerda juga untuk menetapkan ketentuan Musyawarah Daerah 2027.
“Beradasarkan AD-ART GPdI bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah yang nanti akan berlangsung pada 2027 perlu ditetapkan ketentuan dan kriteria Musda melalui Mukerda saat ini,” katanya.
“GPdI sejak berpisah dari provinsi induk Papua kita sudah 4 tahun berjalan, tinggal 9 bulan ke depan lagi akan berakhir sehingga kita akan mempertanggungjawabkan, memaparkan semua yang sudah kami kerjakan kepada pimpinan GPdI Majelis Pusat,” jelasnya.
Perkuat Organisasi dan Pelayanan
Ketua Panitia Mukerda, Yakobus Wuka,S.Sos, menyebut Mukerda diikuti pengurus dan pendeta GPdI dari 8 kabupaten di Papua Pegunungan.
“Musyawarah ini selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi dan perluasan pelayanan GPdI,” ujar Yakobus Wuka.
“Selama kegiatan berlangsung peserta akan mengikuti rangkaian sidang pleno dan sidang komisi yang dibagi dalam 3 fokus utama yaitu komisi administrasi dan keuangan, komisi manajemen organisasi dan komisi pelayanan dan misi,” pungkasnya.(Gadiel Gombo)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.