Wamena,kliktiumr com Sebanyak 589 unit rumah swadaya dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI untuk masyarakat lintas batas di delapan distrik Kabupaten Pegunungan Bintang siap direnovasi. Proposal pembangunan perbatasan wilayah tersebut telah ditandatangani Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
Kasubit Badan Perbatasan Pengelola Keuangan Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplo, kamis, (11/6/2026) diruang kerja. mengatakan bantuan rumah tersebut sudah turun ke lokasi dan SK penerima manfaat telah diterima dari Balai Perumahan Provinsi induk Papua
“589 rumah sudah turun di lokasi untuk siap direnovasi. Ini untuk masyarakat di delapan distrik perbatasan RI–PNG. sudah terima SK penerima manfaat dari balai perumahan,” ujar Metodi di Wamena.
Ia menjelaskan, seluruh akses pengiriman bahan bangunan ke wilayah tersebut hanya bisa melalui pesawat. Karena itu, biaya logistik menjadi tantangan tersendiri jika nilai proyek berada di bawah Rp50 juta hingga Rp100 juta.
“Kalau nilainya di bawah 50 atau 60, apalagi di bawah 100, sangat sulit. Tapi tidak mengapa. Apa yang diberikan pemerintah pusat, kami siap membantu masyarakat pelintas batas di Pegunungan Bintang,” katanya.
Metodi dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Jumat (12/6/2026) untuk pertemuan dengan BNPP RI pada Senin. Pertemuan itu akan membahas sinkronisasi program rehab rumah dan pembangunan perbatasan lainnya agar bisa segera dijadwalkan ke Pegunungan Bintang.
Ia juga telah menjadwalkan pertemuan bersama Balai Perumahan Provinsi Papua untuk turun ke delapan distrik perbatasan melakukan sosialisasi. Tujuannya agar masyarakat mendukung dan siap menerima bantuan bahan bangunan seperti seng, triplex, dan lainnya.
“Setelah pertemuan dengan BNPP RI, kami akan turunkan bahan bangunan ke perbatasan. Penerima manfaat ada di Iwur, Taruk, Pepera, Oksamol, dan dua distrik lainnya. Ada juga dua distrik yang belum pasti masuk perbatasan, akan dipastikan dalam pertemuan dengan BNPP apakah ditarik ke RI atau tetap di tempat,” jelasnya.
Metodi menekankan, pembangunan di perbatasan Pegunungan Bintang sangat tertinggal dibanding daerah lain seperti Jayapura dan Keerom yang sudah memiliki pos lintas batas negara.
“Baru pertama kali saya ajukan proposal ke Pemda Provinsi Papua pegunungan Gubernur John Tabo langsung tanda tangan. Ini penting agar pemerintah pusat bisa mendukung pembangunan lintas batas antara Indonesia dan Papua New Guinea,” tutupnya. (Gadiel gombo)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.