Wanggai: Program MBG sebagai Pendekatan Komprehensif Papua

Wamena, Kliktimur.com
Aksi pelajar se-Provinsi Papua Pegunungan yang menolak program makan bergizi gratis (MBG), Selasa (18/02-2025) berjalan lancar dan damai.
Berita yang dirilis Pemprov Papua Pegunungan dan dikirim melalui WhatsApp kepada redaksi Kliktimur.com, Rabu (19/02-2025) menyebutkan, aksi yang digelar ribuan pelajar itu merupakan bagian keterbukaan publik dan proses pengambilan kebijakan pembangunan.
Rilis itu juga menyebutkan, Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Velix Verenando Wangai langsung mengajak salah seorang anggota Badan Pengarah percepatan mbangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Hantor Mutuan, menemui para pelajar.
Sesampai di lokasi konsentrasi massa di Tugu Salib Wamena, Wanggai langsung mengajak para pelajar dan mahasiswa berjalan kaki menuju kantor Gubernur Papua untuk berdialog.
Ketika rombongan gubernur dan para pelajar itu tiba di halaman kantor gubernur, Wanggai langsung terlibat dialog terbuka yang diwarnai rasa kekeluargaan dengan para pelaku aksi.
Di kantor gubernur, telah menunggu Pj Bupati Jayawijaya, Thony M Mayor, Pj Bupati Lanni Jaya, Alpius Yigibalom, dan Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, Benny Mabel.
Aksi pelajar tersebut saat menyampaikan. aspirasi mereka melalui perwakilannya meminta agar pemerintah pusat meninjau kembali program MBG. Mereka menolak agenda ini diterapkan di Papua Pegunungan dan meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebijakan pendidikan gratis, penyediaan tenaga guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan akses pengetahuan yang lebih baik.
Menanggapi aspirasi para pelajar ini, Wanggai menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan sumber daya manusia di berbagai pelosok tanah air, terutama masyarakat kecil di desa dan kampung-kampung.
“Intervensi di bidang gizi merupakan menjadi poin strategis dan penting dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.
Khusus untuk Provinsi Papua Pegunungan, kata Wanggai, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, masyarakat Papua Pegunungan harus bersyukur karena negara telah menetapkan pemekaran Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru (DOB). Pemekaran merupakan kebijakan terobosan yang merupakan upaya percepatan pemerataan pembangunan di luar Jayapura. Dengan demikian, semua urusan tidak lagi terkonsentrasi di Jayapura, namun sudah disebar ke Wamena dan daerah-daerah lainnya.
Kedua, sebagai kebijakan nasional, Pemprov Papua Pegunungan selalu siap dalam melaksanakan agenda program MBG di delapan kabupaten. Sejalan dengan arahan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, MBG memiliki peran penting peningkatan gizi anak sekolah, perputaran ekonomi komoditas lokal, dan penyerapan tenaga kerja lokal di setiap daerah.
“Sebagai ujicoba MBG dari pembiayaan APBD, Pemprov Papua Pegunungan telah melaksanakannya di beberapa sekolah. Menu yang disajikan, semuanya berasal dari Provinsi Papua Pegunungan, seperti sayur-sayuran, buah, bokondini, hipere (ubi jalar), dan ubi keladi. Ujicoba ini telah memberi manfaat positif terhadap hasil pertanian dari bumi Papua,” ujar Wanggai.
Ketiga, Pemprov Papua Pegunungan juga menyadari bahwa tidak mudah mengelola pembangunan di daerah-daerah pedalaman. Kondisi geografis, harga mahal, penyebaran penduduk yang tidak merata masih menjadi kendala.
“Pemprov Papua Pegunungan sangat memahami aspirasi yang disampaikan Aliansi Pelajar Papua Pegunungan dalam menyuarakan pentingnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, download perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan ketersediaan guru sekolah,” paparnya.
Wanggai pada kesempatan itu mengajak semua pihak untuk melihat agenda MBG sebagai bagian pendekatan komprehensif dalam percepatan pembangunan Papua secara merata.
“Pemprov Papua Pegunungan akan intens bersama delapan Kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan DPRP, saling berkonsultasi menetapkan langkah-langkah khusus percepatan pembangunan Papua Pegunungan ke depan,” paparnya.
Dalam konteks kekhususan Provinsi Papua Pegunungan, Wanggai menilai, diperlukan pendekatan khusus sesuai setting sosiologi ke-Papua-an dan konteks kewilayahan yang berbeda-beda. Peran strategis lembaga keagamaan seperti gerejan dan yayasan persekolahan berbasis swasta, harus dipertimbangkan dalam manajemen pengembangan SDM, terutama agenda nasional MBG.
“Sebagai tindak lanjut, Pemprov Papua Pegunungan akan menyalurkan aspirasi pelajar ini kepada Kementerian dan Lembaga terkait di tingkat pusat guna proses perumusan kebijakan nasional kontekstual ke-Papua-an. (gadiel gombo)
editor: rans lupani