Wamena, kliktimur.com
Menyikapi proses rekrutmen CPNS atau ASN yang sedang berlangsung di Papua dengan segala persoalannya, Ketua umum Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA) Wilayah Politeknik Kairagi Manado Sulawesi Utara Yadison Gombo menganjurkan agar rekrutmen saat ini lebih memprioritaskan Orang Asli Papua (OAB) mengingat begitu banyak SDM nganggur yang sudah selesai study sarjana, belum mendapat kesempatan.
Hal ini perlu diingatkan karena menurut informasi, dalam rekrutmen ini banyak dari luar wilayah yang memanfaatkan kesempatan tersebut.”Kami memohon Gubernur dapat memberi penegasan ke tim seleksi yakni BKD kabupaten maupun Provinsi agar selektif dan memberi ruang orang daerah dapat mengabdi di tanah leluhurnya sendiri.” Tegas Gombo.
Selain itu lanjut Gombo, mengingat jaringan telekomunikasi terutama di wilayah Papua pegunungan belum memadai, maka sistem pendaftaran online, kelanjutannya di bijaksanai dengan cara Offline. Ini di mintakan, karena terlalu banyak pengeluhan dari calon yang mendaftar kesulitan mengakses dan ini juga jadi penyebab mereka gagal ikut tes ASN.
Sementara Sekretaris IMIPA Politeknik Kayuragi Yanditon Yikwa saat mendatangi redaksi online kliktimur, juga mempersoalkan hal yang sama. Keduanya menegaskan sistem rekrutmen di permudah dan tidak dibuat sulit. Contoh terkait putra putri daerah_OAP yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk, tapi harus melengkapi lagi dengan surat keterangan domisili dan lain sebagainya. Lewat KTP, keabsahan penduduk itu sudah jelas, juga Marga sudah dapat dilihat dan tak lagi diminta dokumen tambahan, berupa keterangan yang justru menyulitkan anak anak daerah.
OAP menurut Mereka sudah bisa dilihat dari identitas KTP, kenapa masih diminta lagi surat keterangan dan ini sangat menyulitkan. “Kalau sudah ada KTP kenapa lagi diminta surat keterangan.”Ujar Keduanya. Selain itu lanjut Yikwa apa yang ditekankan Majelis Rakyat Papua (MEP) untuk direspon terkait prioritas OAP dalam rekrutmen saat ini dan kedepan.
Mencermati situasi lapangan, pihaknya memohon dengan sangat, kepada Gubernur dan Bupati se Tanah Papua agar juga mengevaluasi unsur terkait, terutama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai penyelenggara untuk dapat ditertipkan dan dilakukan pengawasan melekat. “Kami bermohon ada pengawasan melekat untuk pihak penyelenggara yakni BKD agar OAP benar benar prioritas, sistem dipermudah dengan cara Offline, mengingat online, jaringan hampir diseluruh wilayah Papua Pengunungan belum memadai.”Tutup Yikwa.(Gadielgombo)
Editor : Meidi Pandean
Web : Yamamoto
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.