BOGOR, kiliktimur.com – Penjabat bupati Sangihe dr Riny Silangen Tamuntuan Sabtu (18/06/2022) menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke XIV Tahun 2022 di Hotel Pullman Vimala Ciawi Kabupaten Bogor. Acara Tahunan itu sebagaimana informasi yang dirangkum dari staf admin Pemkab Sangihe, dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Rakernas APKASI kali ini bertemakan Semangat Kolaborasi untuk menyukseskan KTT G20 untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Kuat dan Berkelanjutan. APKASI ini merupakan wadah kerjasama Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang memiliki Konsep Jelas dan tujuan untuk membahas bersama, penyelesaian berbagai kendala didaerah serta menyampaikan saran pertimbangan bahkan usul pada Presiden secara berjenjang. Demikian disampaikan Ketua umum APKASI Sutan Riska Tuanku
Riska juga melaporkan kepada menteri bahwa kepengurusan APKASI periode 2021-2026 ini telah melaksanakan 34 kegiatan besar yaitu kegiatan yang bersifat advokasi, penguatan kapasitas daerah, peningkatan ekonomi lokal dan kegiatan yang bersifat sosial.
Untuk kegiatan yang bersifat advokasi ini telah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan DPR RI dan DPD RI terkait kebijakan umum keuangan daerah. Kolaborasi antara APKASI dengan Kementerian Dalam Negeri diakui ketua umum, berjalan sangat baik dan harmonis.
Tentu hal ini tidak terlepas dari peran dan arahan menteri dalam negeri yang menjadikan APKASI sebagai alat satu mitra diskusi dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Pemerintahan Daerah.
Untuk itu seluruh unsur yang tergabung dalam APKASI sangat berterima kasih kepada Mendagri yang telah memberikan perhatian khusus bahkan tak jarang turun di seluruh wilayah di Indonesia.
Saat ini yang menjadi konsen (Fokus) setiap kepala daerah lanjut Riska, adalah Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja terkait Penghapusan Pegawai Honorer.
Kami mohon melalui Menteri Dalam Negeri untuk dapat meberikan masukkan kepada para Pejabat Tinggi agar hal tersebut ditunda supaya ini tidak menjadi masalah di Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia.”
Ketua umum APKASI Sutan Riska Tuanku
Pihaknya sangatlah berharap melalui usul saran dalam pertemuan APKASI dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah dengan pemerintah pusat.
“Kami di APKASI hadir untuk memberikan solusi dan juga saran supaya ini aturan-aturan tidak bertabrakan dan tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan di 416 daerah seluruh Indonesia.” tutup ketua umum yang juga Bupati Dharmasraya bernama lengkap Sutan Riska Tuanku
Pada kesempatan itu juga Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi kepada ketua APKASI dan teman-teman yang telah menginisiasi acara rapat kerja nasional ini menunjukkan bahwa asosiasi ini memiliki konsep yang jelas dan terarah.
Dikatakan, strong leaders pemimpin yang tangguh miliki kriteria antara lain punya power/kekuasaan. Tanpa kekuasaan tidak akan bisa menjadi kuat, juga harus punya followers memiliki pengikut juga konsep. Hal permohonan soal usul penundaan honorer itu akan disampaikan kepada presiden dan perlu pembahasan karena ini sudah diundangkan.(pemkab/meidipandean/anto harinda)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.