Wamena,Kliktimur.com
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Velix V. Wanggai menegaskan, pihaknya saat ini sudah siap melaksanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendekatan yang disesuaikan dengan konteks kekhususan Provinsi Papua Pegunungan.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan akan tetap mengikuti dan melaksanakan agenda strategis pemerintah pusat yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025. Pemprov Papua Pegunungan adalah bagian integral dari pemerintah pusat. Makanya, kami siap melaksanakan program MBG melalui pendekatan kontekstual kekhususan Papua Pegunungan,” tegasnya, Jumat (21/02-2025), di Wamena.
Menurut Wanggai, pendekatan kontekstual yang akan dilakukan meliputi tiga aspek utama. Pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pangan lokal. Kedua, melibatkan simpul-simpul sosial yang strategis. Ketiga, fleksibilitas dalam pemilihan menu dan pengolahannya.
“Ada variasi dalam pemilihan menu nasional berupa beras dan umbi-umbian seperti keladi dan hipere, sayur-sayuran, serta buah-buahan lokal. Semua ini akan mendukung konteks dan perputaran ekonomi lokal yang sehat,” ujarnya.
Sedangkan keterlibatan simpul-simpul lokal seperti gereja, keuskupan, lembaga atau yayasan yang mengelola sekolah, sambungnya, juga menjadi perhatian utama pemerintah.
“Kami akan tetap melibatkan sekolah-sekolah yang dikelola oleh lembaga atau yayasan, seperti YPK, YPPK, YPPI, serta anak-anak muda di dapur umum yang akan didampingi tenaga gizi yang sudah distandarisasi oleh Badan Gizi Nasional. Distribusinya juga disesuaikan dengan kondisi wilayah Provinsi Papua Pegunungan,” paparnya.
Wanggai juga menyebutkan, Pemprov akan mengadopsi program Sarasehan (sarapan sehat) yang pernah dilakukan Pemkab Tolikara dan Pemkab Lanny Jaya. Setiap sekolah yang akan menerima program MBG harus dapat melaporkan jumlah siswanya secara benar, waktu pemberian, dan fleksibilitas manajemen dapur maupun distribusi.
“Menu MBG juga harus sesuai dengan harga setempat. Kami akan ujicoba melalui APBD 2025 ini sekitar Rp. 30 ribu per anak per hari. Menu tersebut harus layak konsumsi, bergizi cukup, sehingga bisa dinikmati oleh semua siswa,” kata Wanggai.
Ia menjelaskan, setelah program MBG dilaksanakan, Pemprov Papua Pegunungan nantinya hanya akan melakukan monitoring. Pengelolaan dana dan distribusinya akan diserahkan kepada Pemkab didampingi Badan Gizi Nasional.
“Pokoknya, Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan program MBG melalui pendekatan kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kami sangat berharap, program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak didik di Papua Pegunungan dalam upaya meningkatkan taraf gizi dan kesehatan mereka,” ujar Wanggai menegaskan. (gadiel gombo)
editor: rans lupani
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.