Wamena,kliktimur.com
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Pegunungan menegaskan percepatan eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria harus berbasis data terbaru dan masuk dalam perencanaan serta penganggaran daerah.
Hal itu disampaikan dalam Workshop Petunjuk Teknis Integrasi Pencegahan dan Pengendalian ATM_ yang digelar ADINKES bersama KPA Provinsi Papua Pegunungan di Pilamo Hotel Wamena, Selasa, (8/9/2026).
Workshop dihadiri pimpinan OPD se-Provinsi Papua Pegunungan dan 6 kabupaten lokus. Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Yahukimo.
Berdasarkan data ADINKES, situasi ATM di Papua Pegunungan hingga 2025-2026 masih tinggi.
TBC: 119 kasus per Juli 2025. HIV/AIDS: kumulatif 8.074 kasus per Oktober 2025. Malaria: 38.049 kasus positif per Agustus 2025.
Dari 8 kabupaten, belum ada yang mencapai status eliminasi malaria.
“Angka-angka ini mengingatkan kita bahwa tantangan masih besar. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tapi juga pada sosial, ekonomi, dan masa depan generasi Papua Pegunungan,” tegas Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dr. Isak Yando, S.E.,M.Si.
Ketua KPA Provinsi Papua Pegunungan, Yomi Kogoya, S.IP., menyatakan 4 sikap hasil workshop. Program ATM wajib berbasis data surveilans real time, harus masuk RPJMD, RKPD dan APBD, mengoptimalkan Forum Kemitraan, dan segera menyusun Rencana Aksi Daerah di 6 kabupaten lokus.
“Kami berterima kasih kepada ADINKES dan Pemprov Papua Pegunungan. Kehadiran Bapak Gubernur melalui Bapak Isak Yando adalah bukti nyata bahwa pimpinan daerah menempatkan isu ATM sebagai prioritas,” kata Yomi Kogoya.
Ia juga menegaskan KPA akan mengawal 3 hal.
“Pertama, memastikan program ATM masuk dan dianggarkan dalam perencanaan daerah. Kedua, mendorong penguatan sistem data digital agar tidak ada lagi keterlambatan laporan. Ketiga, mengawal pembentukan dan pengaktifan Rencana Aksi Daerah di 6 kabupaten lokus,” ujarnya.
“Target kita jelas, eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria tahun 2030. Untuk sampai ke sana, kita butuh kerja bersama, anggaran yang berpihak, dan pengawasan yang ketat,” tutup Yomi Kogoya.
Program Coordinator RSSH Papua Pegunungan ADINKES, Monika Mallisa, SKM., M.K.M., menambahkan penguatan sistem kesehatan butuh petunjuk teknis jelas agar program dan anggaran ATM konsisten masuk ke perencanaan daerah. (Gadiel gombo)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.