Wamena,kliktimur.com
Kejaksaan Negeri Jayawijaya bergerak cepat.
Perkara dugaan pemalsuan dokumen pelepasan tanah adat segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wamena. Targetnya paling lambat Jumat (20/11/2026).
Tersangkanya bukan orang sembarangan. Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat berinisial LL.
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Ahmad Latupono, membenarkan.
“Tahap duanya sudah jalan. Aman, lancar, tidak ada halangan apa pun,” kata Ahmad di Wamena, Selasa (17/11/2026).
Tahap dua itu artinya tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke jaksa.
Kasus ini berkaitan dengan sengketa lahan APMS Putra Balim Mandiri. Dokumen pelepasan tanah adat diduga dipalsukan.
Bahkan persoalan ini pernah terbongkar di persidangan tingkat pertama.
“Di persidangan sebelumnya, saksi menerangkan ada dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pelepasan hak atas tanah,” ujar Ahmad.
Penanganan perkara ini sebelumnya ditangani Polda Papua bersama Kejaksaan Tinggi Papua. Lalu Kejari Jayawijaya mengambil alih koordinasi tahap dua.
Yang mengejutkan, LL tidak ditahan.
Ahmad menjelaskan alasannya.
“Beliau kooperatif selama pemeriksaan,” katanya.
“Barang bukti sudah disita. Yang bersangkutan berdomisili di sini,” tambahnya.
“Jadi kami mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan,” tegasnya.
Alasan lain, penyidik kepolisian juga tidak menahan LL saat penyidikan. Penasihat hukumnya pun sudah mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan.
Selain itu, LL masih aktif sebagai aparatur pemerintah.
“Beliau masih menjalankan tugas. Masih melayani masyarakat Jayawijaya,” ujar Ahmad.
Kini Kejari menyiapkan administrasi pelimpahan bersama jaksa penuntut umum dan Kasi Pidum.
Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Wamena. Alasannya jelas, lokasi perkara ada di Jayawijaya.
Soal ditahan atau tidak setelah dilimpahkan, bukan lagi urusan jaksa.
“Itu sudah kewenangan pengadilan,” tutup Ahmad.
(Gadiel Gombo)


