Manado,KlikTimur.com.
Ikatan Mahasiswa Tolikara (IMT) Kota Studi Manado menggelar aksi jumpa pers sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan desakan kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara agar segera merealisasikan penyaluran dana kontrakan bagi mahasiswa/i Tolikara yang sedang menempuh pendidikan di Kota Manado, Sulawesi Utara Pada 14/11/2026 Pukul 15:30.
Dalam jumpa pers tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan keterlambatan dan dugaan ketidaksesuaian penyaluran dana kontrakan, termasuk persoalan hilangnya Surat Keputusan (SK) kontrakan mahasiswa serta ketidakjelasan administrasi penyaluran dana kontrakan.
Mahasiswa menilai bahwa dana kontrakan merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa asal Tolikara di luar daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati Tolikara diminta segera mengambil langkah konkret agar hak dan kebutuhan tempat tinggal mahasiswa tidak terus terabaikan.
Dalam pernyataan sikapnya, Ikatan Mahasiswa Tolikara Kota Studi Manado menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara, yakni:
- Mendesak percepatan realisasi dana kontrakan. Meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Tolikara agar segera menginstruksikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara untuk melakukan percepatan dan menyalurkan dana kontrakan mahasiswa/i Tolikara Kota Studi Manado, Sulawesi Utara.
- Meminta evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Tolikara agar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi, pendataan, dan mekanisme penyaluran dana kontrakan mahasiswa.
- Meminta pengembalian SK kontrakan dan penyaluran dana Korwil Tateli-Malalayang.Meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara agar segera memberikan penjelasan dan menyelesaikan persoalan SK kontrakan mahasiswa yang dilaporkan hilang pada tahun ini, serta segera merealisasikan penyaluran dana kontrakan bagi mahasiswa yang berada di bawah koordinasi Korwil Tateli-Malalayang.
- Meminta klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian penyaluran dana kontrakan Korwil Poli-Perkamil. Mahasiswa mempertanyakan mekanisme penyaluran dana kontrakan Korwil Poli-Perkamil yang diduga tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak rumah antara Ketua Korwil dan pemilik rumah (tuan kos).Dalam hal ini, mahasiswa meminta Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara, Demokrat Kogoya, agar memberikan penjelasan secara terbuka, rinci, dan bertanggung jawab mengenai dasar kebijakan, mekanisme penyaluran, serta realisasi dana kontrakan tersebut.
- Mengancam akan menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada respons. Apabila Pemerintah Kabupaten Tolikara dan Dinas Pendidikan tidak memberikan respons serta penyelesaian yang serius terhadap tuntutan tersebut, Ikatan Mahasiswa Tolikara Kota Studi Manado menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa.
Mahasiswa menegaskan bahwa persoalan dana kontrakan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kebutuhan dasar mahasiswa dalam memperoleh tempat tinggal yang layak selama menjalani proses pendidikan di perantauan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tolikara diharapkan tidak hanya memberikan penjelasan secara lisan, tetapi juga menghadirkan langkah nyata, transparan, dan terukur dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Mahasiswa juga meminta agar Dinas Pendidikan membuka informasi mengenai status administrasi SK kontrakan, proses pencairan anggaran, serta mekanisme distribusi dana kepada masing-masing wilayah koordinasi mahasiswa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun pertanyaan di kalangan mahasiswa.
Melalui aksi jumpa pers ini, Ikatan Mahasiswa Tolikara Kota Studi Manado menegaskan bahwa mahasiswa menginginkan adanya kepastian, keterbukaan informasi, dan penyelesaian konkret dari Pemerintah Kabupaten Tolikara.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dan memberikan kepastian terhadap realisasi dana kontrakan mahasiswa. Jangan biarkan mahasiswa terus menunggu tanpa kejelasan. Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Reporter. (Yenditon Yikwa)


