Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Konflik Bersenjata di Papua

Wamena,Kliktimur.com
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem menyatakan rasa duka atas tragedi pembunuhan 11 warga sipil non-Papua yang mendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada 6-8 April 2025.
“Kami meminta pemerintah pusat dan daerah segera memikirkan solusi untuk penyelesaian konflik bersenjata di tanah Papua,” katanya, Rabu (16/04-2025) di Wamena Provinsi Papua Pegunungan.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu juga menyampaikan rasa sedihnya atas kasus pembantaian 11 warga sipil itu di kawasan pertambangan emas di Yakuhimo yang diduga kuat dilakukan oleh Tentara Pembenasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
“Pembantaian itu dilakukan karena TPNPB mengira jika ke-11 warga sipil itu adalah intelijen TNI/Polri yang menyamar memata-matai mereka. Jika memang ke-11 korban adalah anggota TNI/Polri, pihak TPNPB harus membuktikannya, paling tidak melalui kartu anggota,” ujarnya.
Tanpa alat bukti yang sah, sambungnya, tindakan TPNPB, tidak dibenarkan secara hukum, baik secara lokal, nasional, dan internasional.
“YKKMP selalu memperjuangkan hak-hak hidup semua orang, tanpa membenci atau mengancam pihak-pihak yang terlibat konflik. Kami percaya bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berhak hidup bebas dari ancaman,” ujarnya.
Theo juga meminta agar para pendulang emas, pengusaha, dan pekerja lainnya di berbagai daerah di Papua segera dipulangkan dulu ke kota asal masing-masing demi keselamatan nyawa mereka.
“Nyawa manusia adalah hal paling berharga. Pemerintah harus mencari solusi agar konflik bersenjata hanya melibatkan pihak yang bertikai, yakni TNI/Polri dan TPNPB,” pintanya.
Ia juga mengingatkan jika pembantaian warga sipil pendulang emas di Yakuhimo bukannya yang pertama kali. Kasus serupa pernah terjadi tahun 2019, namun hingga saat ini para keluarga korban tidak pernah mendapat santunan.
Menurut Theo, warga sipil di Papua terus menjadi korban konflik bersenjata meskipun mereka bukan pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut.
“Konflik bersenjata tidak akan menyelesaikan persoalan di tanah Papua, kecuali kedua pihak yang bertikai dimediasi agar bisa duduk bersama untuk mencapai solusi terbaik,” paparnya.
Theo berharap Presiden RI Prabowo Subianto segera mengambil langkah serius untuk menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua melalui Kementerian Hukum dan HAM. Masalah ini harus segera diselesaikan demi kepentingan kemanusiaan, tanpa memprioritaskan kepentingan lain.
Berikut ini adalah empat butir rekomendasi yang dikeluarkan YKKMP. Pertama, Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Kedua, Presiden Prabowo diminta segera menarik semua pasukan non-organik dari Papua dan menghentikan mobilisasi pasukan baru.
Ketiga, YKKMP mengusulkan agar guru, petugas kesehatan, dan pengusaha di daerah konflik segera dipulangkan ke kota. Keempat, Presiden diharapkan membuka dialog dengan tokoh-tokoh politik di Papua untuk mencari solusi damai. (gadiel gombo)
editor: rans lupani