Wamena, kliktimur.com – Partai-partai politik pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Ones Pahabol, pada Pilkada serentak 2024 menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas dan memastikan pemerintahan berjalan baik serta solid.
Enam partai pengusung, yakni Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan, Gelora, PKB, dan Partai Buruh, menggelar konferensi pers menanggapi beredarnya pernyataan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo terkait arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja sesuai aturan, menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, serta memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sekretaris DPD Partai Golkar Papua Pegunungan, Mari Mirin, menjelaskan bahwa pernyataan gubernur tersebut merupakan bagian dari urusan internal pemerintahan. “Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Otsus Papua, serta PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang fungsi dan tugas gubernur dan wakil gubernur, semuanya sudah sangat jelas. Kami berharap seluruh proses pemerintahan dapat berjalan baik,” ujarnya.
Menurut Mirin, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur serta wakil gubernur untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Ia juga menilai bahwa isu-isu yang beredar di luar hanyalah bentuk framing informasi yang tidak perlu ditanggapi berlebihan.
Ketua Partai Buruh Exco Papua Pegunungan, Dolpinus Weya, turut mengajak masyarakat di delapan kabupaten agar menjaga keamanan dan ketertiban. Ia menegaskan, sebagai daerah otonomi baru, Papua Pegunungan membutuhkan stabilitas untuk mendukung jalannya pemerintahan.
“Isu-isu negatif tentang gubernur dan wakil gubernur jangan dijadikan bahan provokasi. Mari kita jaga kamtibmas agar pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Dolpinus juga meminta agar tidak ada aksi demonstrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Papua Pegunungan, Asis Lani, menegaskan bahwa seluruh partai pengusung berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan DOB Papua Pegunungan. Ia meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran informasi yang menyesatkan dan tidak mencampuri urusan internal pemerintahan.
“ASN harus bekerja profesional, berintegritas, dan mampu menerjemahkan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Parpol pengusung akan terus mengawal pemerintahan ini selama lima tahun ke depan,” ujarnya.
Asis juga menegaskan akan menempuh langkah hukum jika masih ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini menyesatkan dan mengganggu jalannya pemerintahan.
Ketua DPW Partai Gelora Papua Pegunungan, Dennis P. Yikwa, menambahkan bahwa arahan gubernur kepada ASN merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewenangan pimpinan daerah. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.
“Gubernur tidak mungkin membiarkan persoalan dalam pemerintahan tanpa arahan yang jelas. Parpol pengusung memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan John Tabo dan Ones Pahabol,” ujarnya.
Dennis menegaskan, pemerintahan Papua Pegunungan harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. “Parpol pengusung berdiri tegak lurus mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan. Mari masyarakat Papua Pegunungan bersatu mendukung kepemimpinan pilihan rakyat untuk membawa kemakmuran bagi delapan kabupaten,” tutupnya. (Gadiel Gombo)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.