Wamena,Kliktimur.com – Niat pemerintah pusat untuk membangun Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Indonesia disambut baik dan penuh antusiasme kepala suku, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Distrik Bpiri Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Kepala Dinas Sosial Papua Pengunungan, Yanius Y Telenggen, SH, MAP mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan mengapresiasi respon cepat pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Bupati Jayawijaya Atenius Murip bersama Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere dan jajarannya yang cepat mendapatkan lokasi (tanah) untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut Telenggen, ia telah ikut bersama Bupati Jayawijaya, Atenius Murib dan jajaran berkunjung langsung ke Distrik Bpiri.
“Tokoh adat, para kepala suku, dan tokoh masyarakat Distrik Bpiri telah menyediakan lahan seluas 7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Yanius Y Telenggen, usai ikut berkunjung ke Distrik Bpiri, Jumat (04/07-2025) lalu.
Telenggen menjelaskan, bulan Juni 2025 lalu, rombongan Gubernur Papua Pengunungan, John Tabo ke Jakarta membawa proposal untuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
“Saat itu, dalam pertemuan dengan pemerintah pusat di Jakarta disepakati pemerintah pusat akan siap membantu bagi provinsi yang ingin membangun Sekolah Rakyat,” katanya.
.
Dalam pertemuan dengan pemerintah pusat itu, sambungnya, dijelaskan bahwa salah satu syarat membangun Sekolah Rakyat di daerah, pemerintah setempat harus menyediakan lahan. Luasnya juga ditentukan, 7 hektare.
“Ketentuan ini berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia,” paparnya.
Setelah kembali dari Jakarta, ujar Telenggen, pihaknya terus membangun komunikasi dengan semua pihak, terutama pemerintah Kabupaten untuk menindaklanjuti program pemerintah pusat tersebut.
“Awalnya kami ingin mencari lahan di seputaran ibukota provinsi, tepatnya di sekitar Wamena, namun kami terbentur dengan harga yang mahal dan luasnya juga sudah sangat terbatas.
“Akhirnya kami membangun kerjasama dengan Bupati Jayawijaya Atenius Murib bersama Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, mencari lahan untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Berkat koordinasi yang terus dibangun, akhirnya pada Jumat (04/07 2025), saya sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan bersama Bupati Jayawijaya Atenius Murib dan rombongan melakukan kunjungan ke Distrik Bpiri. Ternyata, warga Distrik Bpiri melalui kepala-kepala suku, tokoh adat, dan tokoh masyarakat telah menyediakan lahan seluas 7 hektare untuk dibangun Sekolah Rakyat di wilayah distrik mereka,” jelas Yanius Telenggen.
Ia menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala-kepala suku di Distrik Bpiri sudah membantu merealisasi program pemerintah pusat ini.
Ia mengatakan, lokasi yang dihibahkan masyarakat Distrik Bpiri ini akan dilaporkan ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang lansung melakukan kajian terhadap kelayakan lokasi.
Jika tim dari pemerintah pusat sudah melakukan verifikasi kelayakan di lapangan, sambungnya, maka pembangunan fisiknya akan segera direalisasi.
“Untuk merealisasi program pemerintah pusat ini, kita butuh kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan masyarakat Distrik Bpiri,” ujarnya. (gadiel gombo)
editor: rans lupani
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.