Tahuna, kliktimur.com
Penciutan angaran publik dikabupaten kepulauan Sangihe, hingga defisit kurang lebih 100 miliar setahun terahkir, harusnya menyadarkan unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sangihe agar lebih terarah dan irit mengunakan anggaran publik. Kondisi keuangan daerah yang lagi sekarat nilai banyak kalangan, sama sekali tak menyentuh hati nurani lima personil yang cendrung boros tak ketulungan.
“Dapa lia tindak tanduk personil KPU yang ada saat ini tak berhati nurani. Berbeda dengan KPU KPU sebelumnya. Kita awasi sama sama dan aparat hukum harus menelusuri ketelodoran personil yang dinilai publik tak punya rasa empati sedikit pun melihat kondisi keuangan daerah.”Ujar sejumlah kalangan.
Kendati Pemda harus berhemat dan meniadakan banyak mata angaran publik termasuk dana bantuan duka dan lain lain, hanya karena harus memenuhi hasrat ‘ketidakberesan’ personil KPU dalam penggunaan anggaran.”Sembur pemerhati sosial Sangihe G. Mandiangan usai acara pemborosan angaran yang digelar KPU belum lama di boulevar teluk Tahuna. Ini harus diawasi! Tambah Mandiangan.
Menghadirkan artis dengan panggung spektakuler dalam sebuah acara internal, yang menguras ratusan juta lebih anggaran publik, sama artinya penghinaan kepada daerah, terutama banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus meniadakan program untuk pelayanan publik karena berfikir menangulangi hasrat ‘kotor’ dari kelima personil saat ini.
Pemborosan anggaran KPUD ditengah daerah sedang luntang Lanting menyiasati defisit atau krisis anggaran, adalah sikap kurang terpuji. Menurut sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sangihe, penambahan dana untuk penyelenggaraan Pilkada mendatang dianggap tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional dasar, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK), akibat pengurangan anggaran yang signifikan diberbagai OPD.
Mereka mengungkapkan, keprihatinan terhadap alokasi dana Pilkada yang dinilai berlebihan, sementara kebutuhan mendesak di berbagai OPD belum dapat terpenuhi. Masih banyak lagi permasalahan seperti santunan Duka ,kinerja ASN dan lain lain harus eliminasi, satu sisi KPUD lakukan pemborosan gila gilaan.
Seharusnya pihak KPU berhemat dan memanfaatkan anggaran yang sudah ada, jangan menambah beban pemerintah daerah yang saat ini tengah berjuang keras untuk mengatasi krisis keuangan.
Pihak aparat hukum atau KPK harus turun tangan menyikapi gelagat ca’ beres dari lima personil dan memastikan bahwa penggunaan anggaran publik di KPU dilakukan secara bijaksana dan tepat sasaran. Ketua KPUD Sangihe Absan Reformasi Tahendung ketika dihubungi via ponsel sedang tidak aktif.
Editor : MP
Web Editor Yama.
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.