Tahuna, kliktimur.com
Situasi gamang atau kwatir pelayanan publik tak bisa berjalan maksimal akibat adannya devisit anggaran di APBD kabupaten Kepulauan Sangihe beberapa waktu belakangan, menjadikan operasionalisasi pemerintahan sekarat. Pemerintahan kemudian diakui berjalan apa adanya bahkan terseok seok. Pada proses angaran perubahan APBD-P, Pemda Sangihe masih àkan merasionalisasi angaran untuk menutupi sisa defisit tak kurang dari 40 miliar pada perubahan 2024 kali ini.
kondisi ini selain menghambat jalannya program di setiap SKPD, insan pers yang selama ini berstatus sebagai mitra kerja pemerintah, terancam tak tak punya tambahan anggaran, akibat adanya rasionalisasi untuk menutupi defisit. Hal ini adiakui salah satu pejabat daerah yang meminta namanya tak tulis.
Diakuinya bahwa ada SKPD yang harus tiarap dan tak bisa melakukan apa apa karena tak didukung dengan angaran yang cukup. Pembebanan itu yang paling besar adalah menutupi bunga hutang dana PEN dan pembiayaan yang tetap harus jalan, terutama gaji pegawai. “Melihat perkembangan terkait anggaran, rasionalisasi akan tetap dilakukan karena masih ada 40 miliar lebih menutupi kekurangan atau defisit, entah harus di ambil dari mana dan bisa jadi korbankan angaran kinerja .”Ungkapnya.
Terkait dana kemitraan pers daerah hingga menjelang akhir tahun,bisa jadi sulit dipenuhi pada perubahan anggaran ini karena rasionalisasi àkan terus berlanjut menutupi kekurangan. Menyikapi persoalan ini ketua Forwas Sangihe Verry Bawole mengatakan bahwa peran pers didaerah sewajarnya diperlakukan lebih adil. Dua tahun terahkir pers hanya mendapatkan dana kemitraan yang tak lengkap.
“Jika didaerah lain kemitraan berlangsung selama setahun full, di Kabupaten kepulauan Sangihe hanya dilayani 4 bulan kurang di dua tahun berturut turut. lebih, sial lagi pada perubahan angaran 2024, pers selalu saja disepelekan dan dirasionalisasi dari pembiayaan.”Ujar Bawole.
Kadis Kominfo Sangihe Drs. Ziefried Harikatang, ME, ketika dimintai keterangan, mengemukakan bahwa kondisi keuangan daerah memang difisit dan itulah sebabnya terjadi rasionalisasi di sejumlah SKPD untuk menutupi kekurangan.
Jika tak salah, lanjut Harikatang,masih mencari 40 miliar lagi untuk menutupi minus. Soal dana kemitraan, tergantung pengambil kebijakan, jika ada tambahan pada perubahan ini tentu akan lebih baik. “Untuk pers tergantung pengambil kebijakan, Semoga saja pers tetap mendapatkan porsi sekalipun hanya beberapa bulan saja.”Tutup Harikatang.
Penulis / Editor : Meidi Pandean
Web Editor : Yamamoto
Discover more from Kliktimur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.