Tahuna, kliktimur.com
Penciutan anggaran desentralisasi pusat ke daerah, khususnya di Kabupaten kepulauan Sangihe dengan lebel efesiensi, sesungguhnya tak hanya membunuh semangat ASN, tapi benar benar menyusahkan Abdi negara didaerah ini.. Sialnya, DPRD yang seharusnya menahan diri dan memberi ruang agar pelayanan publik bisa berjalan baik, turunkan hasrat DPRD mengunakan dana daerah..
Banyak kalangan menyebut ketidakberesan DPRD dalam menyikapi penciutan anggaran publik, perlu dievaluasi secara trasparan, bahkan didesak oprasional lembaga ini harus diperkecil lagi, karena pembagian anggaran dua tahun terahkir, sangat tidak adil..DPRD terlalu mendahulukan kepentingan mereka, sementara urusan pelayanan publik cendrung dibiarkan bahkan tak diberi anggaran yang sedikit sesuai
“Masih sehat kah daerah ini? ada petugas lapangan pengumpul uperti dari penjualan karcis hanya digaji recehan, bahkan tak lebih dari 1,5 juta perbulan, sementara oprasionnal DPRD, dalam setahun menyedot puluhan miliar untuk memenuhi hasrat mereka. Ini perlakuan yang sangat tidak adil dan banyak OPD cendrung lumpuh dalam melaksanakan tugas.” Sembur komponen masyarakat yang mulai gerah, ditengah efesiensi anggaran, dewan sangihe benar benar tak menunjukan rasa empaty terhadap keadaan daerah.
Penekanan agar DPRD tidak berlebihan gunakan uang rakyat, perlu dipresure keras, karena tabiat lembaga inilah yang kemudian banyak ASN menjerit,bahkan program kerja OPD tak berjalan mulus, kehilangan semangat..Penentuan anggaran, sangat tidak adil dari lembaga rakyat itu. Situasi ini sebut banyak pihak akan jadi bom waktu, karena satu persatu mereka mulai mendatangi DPRD. Contoh belum.lama, ASN lingkup Nakes terutama dari RSUD Liungkendage Tahuna, tampak mulai berani mengungkap sesuatu yang janggal terkait pelayanan juga soal nasib mereka.
“Bisa jadi, setelah unjuk rasa para Nakes, akan ada lagi OPD yang melakukan hal yang sama terkait anggaran publik, yang cendrung diputuskan tak masuk akal.Jujur harus disampaikan bahwa sebetulnya, inti persoalan ada di DPRD. Angaran pelayanan publik benar benar diciurkan dengan cara yang tidak cerdas. Bahkan ada kesejahteraan harus dipotong, bukan juga karena efesiensi, tapi oprasional DPRD nominalnnya masih terlalu besar, sekalipun ada pengurangan di APBD 2026..” Ungkap sumber yang meminta namanya tak dimediakan.
Banyak pihak Sangat berharap Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari dan wakil Bupati Tendris Bulahari selaku pengelola dan penaggungjawab anggaran, harus lebih berani dan punya sikap bicara di hadapan DPRD terkait keadilan pembagian dana publik itu..Para Nakes bahkan seluruh OPD itu adalah staf Bupati yang patut dibentengi pimpinan daerah, jangan juga selalu ikut keinginan DPRD yang belakangan nilai banyak pihak-pihak, cendrung tak mau tahu dengan keadaan daerah. Pimpinan DPRD Sangihe Ferdi Sondakh Belum berhasil dikonfirmasi.***
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.