SANGIHE – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, kembali melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sejumlah pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (12/02/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi pemerintahan untuk memperkuat efektivitas birokrasi sekaligus mendorong percepatan program pembangunan di berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang objektif serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur.
“Penataan ini bertujuan membangun sistem kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Thungari.
Sejumlah posisi strategis diisi oleh pejabat baru, di antaranya Cherry Wesselly Londo sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Christine Amelia Janis Makagansa sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ronald Lumiu sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Stevi Barik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Muchaerany Labora sebagai Kepala Dinas Perikanan, Ario Fanny Areba sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar, serta Sherman Williams Abast sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selain pejabat pimpinan tinggi, sejumlah administrator juga mengalami pergeseran tugas, mencakup jabatan camat, kepala bagian, kepala bidang, hingga sekretaris perangkat daerah. Di sektor pendidikan, puluhan guru resmi dilantik menjadi kepala sekolah definitif pada jenjang TK, SD, dan SMP. Sementara itu, dua dokter spesialis di RSUD Liun Kendage Tahuna menerima penyesuaian jabatan fungsional.
Bupati menekankan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki tahap percepatan pembangunan yang membutuhkan birokrasi solid, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi, penguatan tata kelola keuangan daerah, peningkatan kualitas layanan, serta kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan agar setiap pejabat mampu menyelaraskan program kerja dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD, serta membangun kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Kepercayaan publik lahir dari kinerja nyata. Integritas, disiplin, dan loyalitas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Sebagai arah pembangunan, Pemkab Sangihe menetapkan tujuh indikator kinerja utama, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB, indeks keharmonisan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup, serta rasio ketergantungan penduduk.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang memasuki masa purna bakti atas dedikasi dan pengabdian mereka bagi daerah.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kepulauan Sangihe.
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.