JAKARTA, kliktimur.com — Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan audiensi dan koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), Rabu (25/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah penataan dan penertiban data kependudukan guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Penius Lani, S.Kom., M.P.W.K., menjelaskan bahwa audiensi tersebut menekankan dua pilar utama dalam pembenahan data kependudukan di Jayawijaya.
Pertama, penambahan cakupan dokumen kependudukan dengan mendorong percepatan perekaman KTP elektronik (KTP-el), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), serta akta kelahiran bagi seluruh warga di 40 distrik.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sehingga hak-hak sipil warga dapat terpenuhi secara menyeluruh,” ujar Yohanes.
Pilar kedua adalah penataan dan validasi data kependudukan melalui pembersihan data ganda serta pemutakhiran data penduduk yang pindah maupun datang ke wilayah Jayawijaya.
Menurut Yohanes, langkah tersebut dilakukan sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, Atenius Murip dan Ronny Elopere, agar basis data kependudukan benar-benar valid dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan persiapan agenda nasional.
“Melalui penataan yang lebih terukur, kami berharap potensi kepadatan penduduk yang tidak merata dapat dimitigasi sejak dini sehingga tercipta lingkungan yang lebih nyaman dan produktif bagi seluruh masyarakat Jayawijaya,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Diskusi juga membahas penguatan infrastruktur jaringan serta distribusi blangko agar pelayanan administrasi kependudukan di daerah pegunungan tetap berjalan optimal meski menghadapi tantangan geografis.
Sebagai bentuk dukungan, Ditjen Dukcapil Kemendagri menyerahkan sebanyak 4.000 keping blangko KTP-el kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Blangko tersebut merupakan hasil pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
“Dengan adanya tambahan 4.000 blangko KTP-el ini, kami berharap masyarakat Jayawijaya dapat segera memperoleh kepastian dokumen kependudukan, terutama dalam menghadapi perubahan data maupun agenda nasional mendatang,” ujar Yohanes.
Audiensi tersebut turut dihadiri Plt Kepala Bidang PIAK Jayawijaya, Abdurahman A. Bulluatie, S.Kom., M.Eng. Sementara dari Ditjen Dukcapil Kemendagri hadir Desi Andaria selaku Wakil Ketua Tim Pelayanan Tim Kerja PPDKKD Dit PIAK, Mulianto Raharjo sebagai Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Annisa Putri Ariyanti sebagai Penata Kelola Pemerintahan, serta Rafida Intiha Yumna sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama.
(Gadiel Gombo)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

