Lagi, Warga Jayawijaya Terima Bantuan 350 Unit Rumah Layak Huni dari Pemerintah Pusat

Wamena,Kliktimur.com – Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ternyata memberikan perhatian khusus terhadap keadaan warga di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya yang ada di Kabupaten Jayawijaya sebagai ibukota provinsi itu.

Setelah diberi bantuan langsung bersama tujuh kabupaten lainnya se-Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan kebijakan khusus Presiden Prabowo, kini Kabupaten Jayawijaya mendapat lagi kuota bantuan sosial berupa 350 unit rumah layak huni.

Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Ronny Elopere memastikan bantuan sebanyak 350 unit rumah sosial layak huni diberikan untuk warga yang benar-benar membutuhkan.

“Pemerintah pusat sudah dipastikan memberikan bantuan sosial berupa 350 unit rumah layak huni kepada warga di Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Hotel Baliem Pilamo lantai II, Wamena, Senin,(11/08-2025).

Menurutnya, ke-350 unit rumah itu akan dibagikan kepada warga di 40 distrik se-Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan kondisi penduduk yang ada.

“Jumlah tentunya masih belum bisa mengaku semua warga yang butuh. Kita akan memilih warga yang butuh dan kondisinya sudah sangat butuh. Kita juga akan bagi ke 40 distrik yang ada sesuai kebutuhan yang dianggap sangat urgen. Mungkin ada distrik yang dapat 20 unit, ada yang 15, 10, dan juga ada yang cuma 5 unit. Pokoknya sesuai dengan data kebutuhan urgen di lapangan,” ujarnya menjelaskan.

Wabup menjelaskan, semua akan diakomodir tanpa membeda-bedakan, baik janda, duda, orangtua, pemuda, kepala suku pun ada bagiannya, tapi kita melihat kondisi di lapangan, siapa-siapa di antara mereka yang masuk kategori urgen.

Selain itu, sambungnya, ada juga persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Misalnya, mereka yang masuk kategori prioritas haru punya lahan milik pribadi, sehingga pembangunannya nanti berjalan lancar.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Jayawijaya, saya menyampaikan kepada warga calon penerima bantuan sosial perumahan ini agar menyiapkan lokasi masing-masing supaya ketika pemerintah bangun tidak ada hambatan karena memang lokasinya adalah hak milik penerima bantuan,” pintanya. (gadiel gombo)
editor: rans lupani