Tahuna, kliktimur.com
Sebuah fenomena sangat buruk yang belum disadarkan masyarakat kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pengelolaan keuangan publik, ditengah krisis anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dewan Sangihe yang terdiri dari 25 personil itu, beberapa oknum nilai banyak kalangan benar benar sudah kehilangan rasa malu dan mati nuraninya. Menaikan dana oprasional sekretariat DPRD hingga puluhan Miliar setahun terahkir, disaat daerah sedang krisis anggaran merupakan tabiat tak terpuji dan masuk kategori ‘perampokan’ terstruktur
Ada beberapa oknum Dewan Sangihe 2019 yang segera tuntas masa jabatan akhir 2024, dan tak kurang dari 14 personil stok lama yang akan masuk kembali, perlu diawasi lebih melekat oleh rakyat.” Bayangkan disaat daerah lagi mengalami krissis anggaran untuk pelayanan publik, Personil DPRD Sangihe justru bergelimang uang rakyat, namun sialnya beberapa oknum itu tak lagi punya rasa empati dan kehilangan hati nurani.” Sebut salah seorang aktivis yang siap merancang bangun kekuatan rakyat untuk selalu mengawasi wakil rakyat yang diduga moralitasnya telah merugikan daerah.
Mempersiapkan aksi aksi untuk mengawasi tindak tanduk yang disebut sebut melibatkan sejumlah oknum dewan yang berlaga seperti ‘preman’ di parlemen karena menekan pejabat daerah, tanpa ada rasa malu untuk memenuhi hasrat ‘kotor’ oknum legislator Sangihe. Kendati Angaran menjadi defisit, karena pembebanan selain bayar hutang PEN, juga memenuhi nominal kenaikan uang sekretariat dewan gila gilaan tanpa ada rasa kemanusiaan.
Pemerhati sosial kepulauan Drs. Gabriel Mandiangan juga ikut prihatin mencermati tindak tanduk dewan kabupaten Kepulauan Sangihe belakangan ini. Dia mengatakan terlalu banyak anggaran publik yang seharusnya digenapi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tapi dengan kewenangan budgeting DPRD, pengalokasian anggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik, yang sudah diajukan seefektif mungkin, dipangkas dengan pertimbangan tak cerdas.
“Saya dengar ada OPD yang tak bisa lagi melaksanakan program secara maksimal, bahkan jadi pasif sebagai pelayan publik, karena pemangkasan anggaran oleh DPRD. Termasuk dana duka yang seharusnya bisa disiasati, dihapus dan banyak lagi mata angaran berhubungan dengan kepentingan publik di eliminasi.”Ucap Mandiangan dengan Nada Prihatin
Keadaan ini, jika rakyat tak bergerak dan hanya membiarkan tindak tanduk wakil rakyat tipe ca’ beres ini, tak diawasi langsung rakyat, daerah bisa bangkrut dan ketiadaan pelayanan publik bisa terjadi. “Uang habis dikuras oknum oknum legislator Sangihe, tanpa rasa malu melihat Sangihe semakin kropos.Mereka hanya memikirkan perut mereka, soal daerah, mereka juga tak berkemampuan untuk bagaimana memikirkan nasib daerah bersama eksekutif, agar maju berkesinambungan.
Berjuang duduk hanya semata untuk kenikmatan sempit dan kehadiran mereka sama sekali tak bermanfaat bagi kemajuan daerah plus kemanusiaan.” Sembur ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Sangihe Frangky Supit via ponsel mencermati tindak tanduk DPRD Sangihe semakin memiriskan dan sama sekali tak bisa diandalkan.
Supit menambahan pelantikan dewan baru, sudah sepantasnya diawasi masyarakat dengan aksi aksi termasuk pers daerah bersatu dan lebih kritis, karena ada kurang lebih 14 personil, ibarat hewan melata ular ganti kuli, tabiatnnya sama dan semoga saja ada personil yang baru, benar benar punya hati nurani, punya rasa empati berhemat karena krisis angaran dan lebih mementingkan urusan rakyat.
Salah satu wakil ketua DPRD Sangihe Ferdi Sondakh fraksi PDIP Via Ponsel ketika dihubungi, menyarankan untuk croschek soal mata anggaran itu. “Semua itu sudah melewati proses pembahasan dan Tidak ada yang berlebihan.”Tuturnya Singkat.
Penulis Editor : Meidi Pandean,SH
Web Editor : Yamamoto
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.