TAHUNA, Kliktimur.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara resmi memulai distribusi beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan beras dari Kementerian Sosial RI (Kemensos) pada Selasa, 15 Juli 2025. Penyaluran ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah kabupaten sebagai bentuk perhatian terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., memimpin langsung kegiatan pemeriksaan kualitas beras yang akan disalurkan. Ia didampingi oleh Kepala Perum Bulog, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan bahwa beras yang akan diberikan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kelayakan dan kualitas konsumsi.
“Distribusi ini adalah bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Saya ingin pastikan bahwa setiap keluarga yang berhak menerima benar-benar mendapatkan manfaatnya. Ketersediaan beras harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran hingga penyaluran selesai,” ujar Bupati Michael Thungari dalam sambutannya di lokasi kegiatan.
Program distribusi beras SPHP ini dimulai secara serentak di sejumlah wilayah di Sangihe pada hari itu juga. Selain itu, bantuan dari Kementerian Sosial juga akan segera disalurkan kepada sebanyak 10.800 penerima manfaat secara bertahap. Bantuan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial nasional untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak ekonomi global terhadap rumah tangga rentan.
Pemerintah Kabupaten Sangihe bersama jajaran Forkopimda berkomitmen untuk memantau dan mengawal proses distribusi, agar semua bantuan yang disalurkan bisa sampai tepat sasaran dan sesuai waktu. “Kami ingin memastikan distribusi dilakukan dengan adil dan merata, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak dirugikan,” tambah Bupati.
Menurut data dari Kementerian Sosial dan Perum Bulog, program bantuan pangan beras SPHP dan bantuan reguler dari Kemensos telah disalurkan secara nasional sejak awal 2025 sebagai bagian dari upaya menstabilkan harga pangan dan meningkatkan akses terhadap bahan pokok. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, distribusi ini menjadi salah satu bentuk intervensi penting pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Distribusi ini juga sejalan dengan instruksi Presiden RI dan Menteri Sosial dalam mempercepat program perlindungan sosial di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dengan mekanisme pengawasan terintegrasi, pemerintah daerah berharap tidak hanya memastikan akurasi penerima, tetapi juga menghindari penyaluran ganda atau penyimpangan.
Pemerintah Daerah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi konkret untuk permasalahan masyarakat melalui berbagai program bantuan langsung dan ketahanan pangan. Kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah diharapkan dapat terus terjalin, demi memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat Sangihe secara menyeluruh dan berkelanjutan.(*)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.