MANADO — Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., turut ambil bagian dalam agenda strategis Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Wisma Negara Gubernuran, Bumi Beringin, Manado, Rabu (10/12/2025), dan dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Kebijakan ini dinilai lebih humanis dan edukatif, sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui kegiatan sosial yang berdampak positif.
Selain itu, agenda ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hibah barang rampasan negara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Aset-aset tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan daerah, meningkatkan kinerja pemerintahan, serta memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., perwakilan Jampidum Kejaksaan RI Dr. Hari Wibowo, S.H., M.H., Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, S.IP., M.M., unsur Forkopimda Provinsi Sulut, para Kepala Kejaksaan Negeri kabupatenkota se-Sulawesi Utara, serta perwakilan PT Jamkrindo.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai MoU ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Melalui MoU dan perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sulut menegaskan komitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, mengoptimalkan pemanfaatan aset negara, serta mendorong efektivitas pembangunan di tingkat provinsi hingga kabupatenkota.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempercepat kemajuan Sulawesi Utara secara menyeluruh.
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.