Wamena,kliktimur.com-Harga BBM pengecer di Jayawijaya makin tidak wajar. DPD II KNPI Jayawijaya minta pemerintah segera turun tangan.
Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPD II KNPI Jayawijaya, Ilanus Medlama, S.P, menilai BBM adalah nadi ekonomi rakyat. Menerima Pernyataan ini melalui via WhatsApp Selasa,(20/20/2026)
“Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan vital dan menjadi nadi penggerak perekonomian masyarakat,” katanya. Konfirmasi pernyataan terkait. Diwamena. Kabupaten Jayawijaya provinsi Papua pegunungan
Ia menegaskan, pengawasan distribusi harus diperketat.
“Kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama instansi terkait agar meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap kuota dan penyaluran BBM bersubsidi di setiap SPBU,” ujarnya.
“Pengawasan ini perlu dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan secara tepat sasaran, sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Menurutnya, harga di tingkat pengecer sudah sangat membebani.
“Saat ini, harga BBM di tingkat pengecer mencapai Rp25.000 per liter untuk bensin dan Rp30.000 per liter untuk solar,” ungkapnya.
“Tingginya harga tersebut sangat membebani masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, sopir angkutan umum, dan masyarakat yang bergantung pada transportasi,” katanya.
Ia juga menyoroti pelayanan di SPBU.
“Pelayanan BBM subsidi di SPBU lebih mengutamakan kendaraan angkutan umum,” jelasnya.
Jika dibiarkan, dampaknya akan lebih luas.
“Jika kondisi ini dibiarkan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya transportasi, serta mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat memicu inflasi,” tegasnya.
Karena itu, KNPI meminta harga segera diturunkan.
“KNPI Jayawijaya melalui bidang perdagangan dan perindustrian berharap harga BBM jenis bensin dan solar diturunkan di bawah Rp20.000 per liter,” pintanya.
Ia mendesak langkah konkret dari pemerintah.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan menertibkan praktik penjualan dengan harga yang tidak wajar,” desaknya.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata agar BBM tidak menjadi beban tambahan, melainkan tetap menjadi penopang aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya,” pungkas Ilanus.(Gadis linkbokep Gombo)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.