Wamena, Kliktimur.com – Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M., resmi menutup Rapat Paripurna LKPJ Papua Pegunungan di Gedung Serbaguna Aithosa Wamena, Jumat (25/07). Acara ini merupakan akhir dari rangkaian proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk tahun anggaran sebelumnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Papua Pegunungan atas kerja keras mereka selama masa pembahasan. Ia menilai seluruh proses telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari pembahasan di tingkat komisi hingga paripurna. Pahabol menyebut bahwa masukan dan kritik konstruktif dari dewan menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kata Pahabol, telah berupaya maksimal dalam merealisasikan berbagai program prioritas selama tahun anggaran berjalan. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan pimpinan OPD yang telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan program pembangunan. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, termasuk di bidang infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan.
Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa pihaknya menerima seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD dan siap menindaklanjutinya. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua Pegunungan berlangsung secara efektif dan akuntabel. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal proses pembangunan daerah.
Sebelumnya, Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan tahapan evaluasi LKPJ melalui rapat-rapat komisi secara mendalam. Menurutnya, Rapat Paripurna LKPJ Papua Pegunungan menjadi wadah penting dalam menilai capaian dan kekurangan program pemerintah secara menyeluruh. Proses ini juga menjadi bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan anggaran dan efektivitas kebijakan daerah.
Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan, realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua selama tahun 2024 mencapai Rp 2,963 triliun atau 97,34 persen dari target APBD sebesar Rp 3,044 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 3,707 triliun atau sekitar 87,11 persen. Sisa lebih anggaran (SilPA) tahun tersebut sebesar Rp 484,8 miliar, menjadi salah satu indikator efisiensi penggunaan dana pemerintah.
Penutupan Rapat Paripurna LKPJ Papua Pegunungan ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi rutin yang dilakukan setiap tahun. Tujuannya untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Di akhir sambutannya, Wagub Ones Pahabol kembali mengingatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menjaga sinergi dan terus berkolaborasi dalam membangun Papua Pegunungan menjadi lebih baik, mandiri, dan berdaya saing.(gadiel gombo)
editor: rans lupani
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.