Ketua DPRP Provinsi Papua Pegunungan: Program MBG Perlu Kajian Sesuai Kondisi Daerah

Wamena,Kliktimur.com
Ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan, Yos Elopere mengatakan, pemerintah daerah setempat kini tengah melakukan kajian sekaligus evaluasi terhadap metode program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
“Program MBG sebenarnya tidak negatif. Hanya saja perlu ada pengkajian sesuai kondisi masing-masing daerah penerima,” katanya, Selasa (18/02-2025) di Wamena.
Menurutnya, untuk Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah perlu duduk bersama lembaga DPRP, merumuskan metode yang tepat sesuai kondisi daerah.
Jika program ini dilanjutkan, sambungnya, maka semua mama-mama akan dilibatkan untuk menyiapkan bahan-bahan makannya sesuai menu.
“Keterlibatan mama-mana, khususnya yang berdagang berbagai jenis makanan di pasar, akan membantu meningkatkan ekonomi keluarganya karena dagangannya pasti laku untuk menu MBG. Dengan demikian, mereka bisa terus menyekolahkan anak-anaknya,” ujarnya menjelaskan.
Elopere juga mengingatkan, jika program MBG tersebut dilaksanakan di Provinsi Papua Pegunungan pengelolaannya tidak bisa ditangani oleh pengusaha. Karena jika demikian, maka pedagang orang asli Papua (OAP) bakal jadi penonton.
Ia mengatakan, selain MBG, para peserta didik di Provinsi Papua Pegunungan juga butuh pendidikan gratis yang sebenarnya sudah ditata melalui dana otonomi khusus (Otsus) sebesar 80 persen, termasuk peningkatan fasilitas pendidikan yang layak, serta kebutuhan tenaga pendidik.
Elopere juga menyinggung sasaran aksi damai yang digelar pada Senin (17/02-2025). Seharusnya tidak langsung ke kantor gubernur tapi ke kantor DPRP. Padahal sebelumnya, informasi yang kami terima, massa terlebih dahulu diarahkan ke kantor DPRP, sehingga kami dibuat menunggu dari pagi hingga sore.
“Seharusnya aksi damai itu digelar di DPRP. Nanti kami yang memanggil Pj Gubernur dan jajarannya untuk memberikan penjelasan. Saya curiga ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi ini dengan sensasi berlebihan,” tegas Elopere.
Sementara Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan, Bertus Asso secara terpisah mengatakan, program MBG perlu dikaji secara baik, mengingat kondisi geografisnya tergolong sulit.
“Realisasinya perlu dikawal dengan ketat untuk mencegah salah sasaran dan tidak sampai kepada pelajar penerima. Untuk sekolah yang masih susah dijangkau, jatah mereka diuangkan saja dan diberikan langsung kepada siswa atau orangtua mereka,” ujarnya. (gadiel gombo)
editor: rans lupani