Wamena,Kliktimur.com – Akibat usulan mendapatkan subsidi sosial tidak mendapat tanggapan, pihak pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan akhirnya membatalkan rencana kerjasama dengan maskapai penerbangan Sriwijaya Air.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan, Jimmy Yoku mengatakan, pembatalan kerjasama itu terjadi akibat subsidi sosial yang ditawarkan Pemprov Papua Pegunungan tidak diakomodir oleh maskapai Sriwijaya Air.
“Pihak Pemprov menawarkan subsidi penerbangan bagi tenaga pendidik, pelajar, mahasiswa, pasien rujukan medis dan pendamping, tokoh adat, relawan sosial, serta warga dalam kondisi darurat dengan kartu tanda penduduk (KTP) Papua Pegunungan, baik dari luar ke Wamena maupun dari Wamena ke luar namun tidak ditanggapi secara baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kerjasama yang ditawarkan merupakan salah satu program 100 hari kerja pertama pasangan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol yang bertujuan memberikan memberikan keringanan biaya kepada masyarakat Papua Pegunungan yang menggunakan jasa angkutan udara, serta upaya menekan inflasi di daerah tersebut.
“Usulan rencana kerjasama ini sangat baik. Namun saat kami sampaikan, tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak maskapai penerbangan Sriwijaya Air, sehingga kami harus membatalkannya. Sebab kerjasama ini akan dibiayai oleh APBD Provinsi Papua Pegunungan,” paparnya.
Ia juga menjelaskan, pembatalan rencana kerjasama itu sudah dikaji secara matang dan dilaporkan ke gubernur dan wakil gubernur.
“Kami sudah menyurat kepada manajemen Sriwijaya Air tertanggal 7 Juli 2025 untuk penundaan rencana kerjasama itu,” tegasnya.
Jimmy juga mengemukakan, pihak Sriwajaya Air meminta agar subsidi 50 seat atau kursi kosong harus ditanggung Pemprov Papua Pegunungan.
“Subsidi 50 seat terbagi dalam penerbangan Wamena-Biak pergi-pulang (PP) 30 seat, dan Wamena-Makassar 20 seat PP. Total subsidi PP sebanyak 100 seat,” katanya.
Ia menilai subsidi ini tidak ada masalah, akan tetapi permintaan subsidi dari Pemprov Papua Pegunungan terkait subsidi sosial tidak mendapatkan respon positif dari manajemen Sriwijaya Air.
Menurut Jimmy, pihak Pemprov tidak ingin subsidi penerbangan tersebut disalahgunakan pihak-pihak tak bertanggungjawab, sehingga yang menikmatinya bukan masyarakat Papua Pegunungan,” katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya akan mencari bentuk kerjasama lain yang membantu menekan angka kemahalan di wilayah Papua Pegunungan.
“Kami berharap warga di delapan kabupaten Papua Pegunungan tetap bersabar dan memberikan dukungan kepada bapak gubernur dan wakil gubernur, sehingga bisa melakukan upaya pengendalian tingkat kemahalan dengan pola kerjasama lain,” pintanya. (gadiel gombo)
editor: rans lupani
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.