TAHUNA – Kliktimur.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam sebuah agenda resmi yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Bupati Michael Thungari, S.E., M.M. secara langsung menyerahkan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pengelolaan keuangan partai politik yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sambutannya, Bupati Thungari menyampaikan rasa syukur atas predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK terhadap laporan penggunaan dana bantuan Parpol.
“Puji Tuhan, kita kembali memperoleh WTP. Ini semua berkat kerja sama yang baik dan komitmen dari para pimpinan partai politik di daerah ini,” ujar Thungari.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa stabilitas politik dan akuntabilitas dana publik adalah bagian tak terpisahkan dari tugas kepala daerah.
“Sebagai Bupati Kepulauan Sangihe, saya bertanggung jawab menjaga iklim politik yang kondusif, termasuk memastikan bantuan keuangan Parpol dikelola secara transparan dan sesuai aturan. Saya juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang berlangsung aman dan lancar,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan partai politik penerima bantuan, jajaran Pemerintah Kabupaten Sangihe, serta instansi terkait. Penyerahan hasil audit dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi antara pemerintah dan partai politik, guna memperkuat sinergi dalam membangun demokrasi yang sehat, bersih, dan berintegritas di Bumi Tampungang Lawo.
Bupati juga menegaskan bahwa ke depan, pengelolaan dana bantuan politik harus semakin tertib administrasi dan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas kaderisasi partai serta partisipasi politik masyarakat.
Acara diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan partai politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan demokratis di Kabupaten Kepulauan Sangihe.(*/y)
Eksplorasi konten lain dari Kliktimur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.